Salin Artikel

Jokowi Persilakan Teknologi Didatangkan dari Perusahaan Luar, asalkan...

Hal ini ia sampaikan menyusul pernyataannya tentang menggaungkan benci produk luar negeri

"Saya paham bahwa teknologi dalam negeri kita masih belum kuat, silakan teknologinya diambil dari perusahaan luar juga nggak papa kok. Tapi produksinya di dalam negeri, produksinya di Indonesia," kata Jokowi saat membuka rapat kerja nasional XVII HIPMI tahun 2021 di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (5/3/2021).

Jokowi mengatakan, produksi teknologi harus mampu meningkatkan kemampuan SDM dalam negeri.

Oleh karenanya, meski didatangkan dari perusahaan luar, produksi teknologi wajib dilakukan di dalam negeri sehingga terjadi transfer kemampuan pada SDM di Tanah Air.

"Sehingga membuka lapangan kerja seluas-luasnya pada masyarakat," ujar Jokowi.

Jokowi mengatakan, tak ada yang salah dengan ajakannya untuk mencintai produk Indonesia dan membenci produk asing.

Ia justru heran pernyataan yang ia lontarkan itu ramai diperbincangkan publik.

"Masa enggak boleh kita enggak suka? Kan boleh saja tidak suka pada produk asing, gitu aja rame. Saya ngomong benci produk asing, gitu aja rame. Boleh kan kita tidak suka pada produk asing," tuturnya.

Menurut Jokowi, ajakan benci produk luar negeri ia sampaikan agar masyarakat Indonesia loyal terhadap produk-produk dalam negeri.

Sebab, dengan jumlah penduduk mencapai 270 juta jiwa, potensi daya beli masyarakat sangat besar.

Namun, untuk mencapai loyalitas konsumen, produk-produk dalam negeri harus mampu bersaing dengan harga yang kompetitif dan barang yang berkualitas.


Oleh karenanya, produsen mesti terus memperbaiki kualitas, pengemasan, hingga desain produk yang disesuaikan dengan tren pasar.

"Kemudian ajarkan kepada masyarakat sekali lagi untuk cinta dan bangga terhadap produk Indonesia dan tidak suka pada produk-produk dari luar," ujar Jokowi.

Jokowi menyebut Indonesia menganut keterbukaan ekonomi. Ia juga menegaskan bahwa bangsa ini tidak menyukai proteksionisme.

Sebab, sejarah membuktikan bahwa proteksionisme perdagangan justru mendatangkan kerugian.

"Tetapi juga kita tidak boleh menjadi korban unfair practices dari perdagangan dunia, enggak, kita juga nggak mau itu. Kita harus memanfaatkan secara optimal pasar dalam negeri karena ini besar sekali 270 juta dan daya beli yang sangat besar ini untuk mendongkrak ekonomi nasional kita," kata dia.

Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta agar kampanye cinta produk-produk Indonesia terus digaungkan.

Bersamaan dengan itu, ia ingin agar ajakan untuk membenci produk-produk luar negeri disuarakan.

"Ajakan-ajakan untuk cinta produk-produk kita sendiri, produk-produk Indonesia harus terus digaungkan, produk-produk dalam negeri. Gaungkan juga benci produk-produk dari luar negeri," kata Jokowi saat membuka rapat kerja nasional Kementerian Perdagangan tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (4/3/2021).

https://nasional.kompas.com/read/2021/03/05/11324061/jokowi-persilakan-teknologi-didatangkan-dari-perusahaan-luar-asalkan

Terkini Lainnya

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke