Moeldoko: Persoalan di Partai Demokrat Belum Selesai?

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menanggapi tudingan bahwa ia terlibat dalam upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat.

Tuduhan itu dilontarkan oleh Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menurut SBY, upaya Moeldoko tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan Presiden Joko Widodo.

"Memang belum selesai (persoalan) di Demokrat? saya pikir sudah selesai. Kan saya enggak ngikutin ya," ujar Moeldoko di kompleks WTC, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (25/2/2021).

Moeldoko mengaku pada beberapa pekan terakhir ini ia sibuk bekerja dan mengurus pernikahan putrinya. Sehingga tidak mengikuti perkembangan dinamika Partai Demokrat.

"Saya enggak ngerti tuh perkembangan internal seperti itu, saya pikir sudah selesai," lanjutnya.

Moeldoko pun meminta semua pihak tidak menekan dirinya. Mantan Panglima TNI itu menyatakan, selama ini ia sudah berupaya untuk diam.

"Janganlah menekan-nekan saya. Saya diam, jangan menekan-nekan dan saya ingin mengingatkan semuanya ya," kata Moeldoko.

"Saya ingin mengingatkan karena saya bisa sangat mungkin melakukan apa itu langkah-langkah yang saya yakini," tutur dia.

Sebelumnya, SBY meyakini Moeldoko terlibat dalam upaya mengambil alih kepemimpinan di partainya. Namun, upaya tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan Presiden Jokowi.

Menurut SBY, Jokowi merupakan sosok yang memiliki integritas, tidak seperti Moeldoko.

SBY menilai keterlibatan Moeldoko dalam upaya kudeta di Demokrat justru menggangu dan merugikan nama baik Jokowi.

"Secara pribadi, saya sangat yakin bahwa yang dilakukan Moeldoko adalah di luar pengetahuan Presiden Jokowi. Saya juga yakin bahwa Presiden Jokowi memiliki integritas yang jauh berbeda dengan perilaku pembantu dekatnya itu," kata SBY, dalam video yang dirilis, Rabu (24/2/2021).

Upaya kudeta ini pertama kali diungkap oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam konferensi pers pada Senin (1/2/2021) lalu.

Saat itu AHY menyebut ada gerakan yang ingin merebut kepemimpinannya di Partai Demokrat dengan menyelenggarakan kongres luar biasa. Kemudian menjadikan Demokrat sebagai kendaraan politik pada Pemilu 2024.

Demokrat menyebut gerakan itu melibatkan Moeldoko serta sejumlah kader dan mantan kader. Sejumlah nama yang mencuat yakni Marzuki Alie, Muhammad Nazaruddin dan politisi aktif Demokrat Jhoni Alen Marbun.

Kemudian Moeldoko membantah tudingan tersebut. Ia mengaku tak punya hak untuk mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat karena bukan bagian dari internal partai.