Salin Artikel

Tinjau Vaksinasi Covid-19 untuk Pers, Jokowi Harap Beri Perlindungan

Tiba di lokasi sekitar pukul 09.15 WIB, Jokowi langsung berkeliling didampingi Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate, dan Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh.

Jokowi menyebut bahwa vaksinasi terhadap insan pers ini sesuai dengan yang telah ia janjikan saat peringatan Hari Pers Nasional beberapa waktu lalu.

"Sesuai dengan yang saya sampaikan pada saat Hari Pers Nasional bahwa kami ingin mendahulukan insan pers untuk divaksinasi dan Alhamdulillah pada pagi hari ini sudah dimulai untuk 5.500 awak media," kata Jokowi di lokasi.

Jokowi berharap vaksinasi Covid-19 juga akan segera diberikan untuk insan pers di provinsi-provinsi lain di Tanah Air.

Ia ingin vaksin Covid-19 memberikan perlindungan kepada awak media yang kerap berinteraksi dengan banyak orang selama bertugas.

"Kita harapkan ini memberikan perlindungan kepada awak media, terutama yang berada di lapangan yang sering berinteraksi dengan publik, sering berinteraksi dengan narasumber, dan ini memberikan perlindungan yang baik bagi insan pers," ujarnya.

Adapun vaksinasi Covid-19 untuk pers rencananya digelar selama tiga hari terhitung sejak Kamis hingga Sabtu (27/2/2021).

Melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com disebutkan bahwa terdapat 512 wartawan yang akan divaksin dalam rangka peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2021 dan 5.000 insan pers lainnya.

Vaksinasi ini dikoordinasi oleh Dewan Pers bersama 10 organisasi konstituen Dewan Pers dan Forum Pemred.

"Risiko tertular Covid-19 bagi wartawan juga tinggi. Karena itu pada kesempatan puncak acara Hari Pers Nasional 9 Februari lalu di Istana Negara kami meminta Bapak Presiden menambah 5.000 insan pers untuk divaksinasi,” ujar Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Atal S Depari, melalui keterangan tertulis Selasa (23/2/2021).

https://nasional.kompas.com/read/2021/02/25/09383461/tinjau-vaksinasi-covid-19-untuk-pers-jokowi-harap-beri-perlindungan

Terkini Lainnya

Pakar: Tidak Ada Urgensi Merevisi UU Kementerian Negara

Pakar: Tidak Ada Urgensi Merevisi UU Kementerian Negara

Nasional
Mesin Pesawat yang Ditumpanginya Sempat Terbakar Saat Baru Terbang, Rohani: Tidak Ada yang Panik

Mesin Pesawat yang Ditumpanginya Sempat Terbakar Saat Baru Terbang, Rohani: Tidak Ada yang Panik

Nasional
Prabowo Berharap Bisa Tinggalkan Warisan Baik Buat Rakyat

Prabowo Berharap Bisa Tinggalkan Warisan Baik Buat Rakyat

Nasional
Bertemu David Hurley, Jokowi Ingin Perkuat Pengajaran Bahasa Indonesia di Australia

Bertemu David Hurley, Jokowi Ingin Perkuat Pengajaran Bahasa Indonesia di Australia

Nasional
Pemerintah Diminta Kejar Target Pembangunan 25 Sabo Dam di Aliran Sungai Gunung Marapi

Pemerintah Diminta Kejar Target Pembangunan 25 Sabo Dam di Aliran Sungai Gunung Marapi

Nasional
Prabowo 'Tak Mau Diganggu' Dicap Kontroversi, Jubir: Publik Paham Komitmen Beliau ke Demokrasi

Prabowo "Tak Mau Diganggu" Dicap Kontroversi, Jubir: Publik Paham Komitmen Beliau ke Demokrasi

Nasional
JPPI: Meletakkan Pendidikan Tinggi sebagai Kebutuhan Tersier Itu Salah Besar

JPPI: Meletakkan Pendidikan Tinggi sebagai Kebutuhan Tersier Itu Salah Besar

Nasional
Casis yang Diserang Begal di Jakbar Masuk Bintara Polri lewat Jalur Khusus

Casis yang Diserang Begal di Jakbar Masuk Bintara Polri lewat Jalur Khusus

Nasional
Polri Buru Dalang 'Illegal Fishing' Penyelundupan Benih Lobster di Bogor

Polri Buru Dalang "Illegal Fishing" Penyelundupan Benih Lobster di Bogor

Nasional
Sajeriah, Jemaah Haji Tunanetra Wujudkan Mimpi ke Tanah Suci Setelah Menanti 14 Tahun

Sajeriah, Jemaah Haji Tunanetra Wujudkan Mimpi ke Tanah Suci Setelah Menanti 14 Tahun

Nasional
BPK Periksa SYL soal Dugaan Auditor Minta Rp 12 M

BPK Periksa SYL soal Dugaan Auditor Minta Rp 12 M

Nasional
UKT Meroket padahal APBN Pendidikan Rp 665 T, Anggota Komisi X DPR: Agak Aneh...

UKT Meroket padahal APBN Pendidikan Rp 665 T, Anggota Komisi X DPR: Agak Aneh...

Nasional
Dewas KPK Akan Bacakan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Pekan Depan

Dewas KPK Akan Bacakan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Pekan Depan

Nasional
Revisi UU Kementerian Negara, Pakar: Tidak Salah kalau Menduga Terkait Bagi-bagi Jabatan, jika...

Revisi UU Kementerian Negara, Pakar: Tidak Salah kalau Menduga Terkait Bagi-bagi Jabatan, jika...

Nasional
Pembangunan Tol MBZ yang Dikorupsi Menyimpan Persoalan, Beton di Bawah Standar, dan Lelang Sudah Diatur

Pembangunan Tol MBZ yang Dikorupsi Menyimpan Persoalan, Beton di Bawah Standar, dan Lelang Sudah Diatur

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke