Salin Artikel

Survei LSI: TNI Paling Dipercaya Publik, di Atas Gubernur dan Presiden

Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan mengatakan, temuan itu menunjukkan bahwa pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat memperoleh sentimen positif yang lebih besar.

"Yang menarik di sini, tingkat kepercayaan kepada gubernur itu sedikit lebih tinggi dibanding presiden juga terhadap wali kota. Ini juga yang menarik, artinya, pemerintahan yang lebih dekat ke masyarakat cenderung memperoleh sentimen positif yang lebih besar," kata Djayadi dalam rilis survei, Senin (22/2/2021).

Berdasarkan survei LSI, TNI menjadi lembaga yang paling dipercaya dengan 25 persen responden yang sangat percaya dan 70 persen responden cukup percaya.

Setelah TNI, terdapat gubernur (14 persen responden sangat percaya, 77 persen responden cukup percaya), bupati/wali kota (14 persen responden sangat percaya, 76 persen responden cukup percaya), dan presiden (20 persen responden sangat percaya, 68 persen responden cukup percaya).

Di samping itu, Djayadi menyoroti tingkat kepercayaan publik terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berada di posisi keenam dengan 17 responden sangat percaya, 66 persen responden cukup percaya, 12 persen responden yang tidak percaya, dan 1 persen responden tidak percaya sama sekali.

Padahal, kata Djayadi, sebelumnya KPK kerap kali menjadi salah satu lembaga yang paling dipercaya publik dengan duduk di urutan pertama, kedua, atau ketiga.

"Seperti yang banyak ditemukan lembaga lain, sudah selama dua tahun terakhir KPK tidak lagi berada di liga pertama, masuk ke liga kedua, sempat juga kadang-kadang di liga ketiga," kata dia.

Sementara, lembaga dengan tingkat kepercayaan publik yang paling rendah menurut survei LSI adalah partai politik dengan 5 persen responden sangat percaya, 60 persen responden cukup percaya, 25 persen responden tidak percaya, dan 5 persen responden tidak percaya sama sekali.

Adapun survei yang diselenggarakan LSI dilakukan terhadap 1.200 orang responden dengan metode wawancara lapangan pada 25-31 Januari 2021.

Survei ini memiliki margin of error sebesar kurang lebih 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

https://nasional.kompas.com/read/2021/02/22/17023121/survei-lsi-tni-paling-dipercaya-publik-di-atas-gubernur-dan-presiden

Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke