AHY: Hubungan Jokowi-SBY Cukup Baik, tetapi Kelompok Ini Berusaha Memecah

AHY mengatakan, memang ada pihak-pihak yang ingin memecah belah hubungan baik antara Jokowi dan SBY dengan menggulirkan isu kudeta di Partai Demokrat.

"Hubungan Pak SBY dan Pak Jokowi cukup baik, tetapi kelompok ini berusaha memecah belah hubungan yang telah terjalin dengan baik itu," kata AHY dalam pesannya kepada kader Demokrat, Rabu (17/2/2021).

AHY pun mengaku telah mendapat sinyal bahwa Presiden Joko Widodo tidak tahu menahu dengan adanya Gerakan Pengambilalihan Kekuasaan Partai Demokrat (GPK-PD) yang diduga melibatkan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

"Saya sudah mendapatkan sinyal bahwa Bapak Presiden tidak tahu menahu tentang keterlibatan salah satu bawahannya itu. Ini hanya akal-akalan kelompok GPK-PD untuk menakut-nakuti para kader," kata AHY dalam pesan tersebut.

AHY mengatakan, ia masih terus memantau dan menerima laporan dari para kader terkait upaya kudeta di Partai Demokrat.

Menurut dia, awalnya para pelaku gerakan berusaha mempengaruhi para pemilik suara dengan mempengaruhi pengurus DPD dan DPC serta para mantan pengurus.

Lalu, kata AHY, para pelaku gerakan mengeklaim telah mengumpulkan puluhan bahkan ratusan suara untuk dapat menyelenggarakan kongres luar biasa (KLB) padahal hanya tipuan saja.

Kemudian, para pelaku gerakan menggunakan alasan KLB karena faktor internal. Padahal, AHY menegaskan, persoalan itu adalah persoalan eksternal.

"Yakni kelompok ini sangat menginginkan seseorang sebagai capres 2024 dengan jalan menjadi ketua umum PD melalui KLB," ujar AHY.

Diberitakan sebelumnya, AHY menyebut ada sejumlah pihak yang hendak melengserkannya dari kursi ketua umum Partai Demokrat dengan menggelar KLB.

Beberapa pihak yang diduga terlibat ialah para mantan pengurus Demokrat yakni Darmizal, Marzuki Alie, Muhammad Nazaruddin, dan politisi aktif Demokrat Jhoni Alen Marbun.

Selain itu, AHY menyatakan, ada pejabat di lingkungan Istana Kepresidenan yang terlibat dalam upaya pelengserannya dengan menggulirkan isu KLB.

Pejabat yang dimaksud ialah Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko.

Moeldoko membantah tudingan tersebut. Ia mengaku tak punya hak untuk mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat karena bukan bagian dari internal partai.