Salin Artikel

Kemenkes: 18 Juta Dosis Vaksin Covid-19 Akan Distribusikan untuk Vaksinasi Tahap Dua

Ia mengatakan, 18 juta dosis vaksin Covid-19 tersebut akan mulai didistribusikan pada tahap awal sebanyak 7,5 juta dosis vaksin.

"Kemudian, hampir 11 juta dosis vaksin di minggu pertama di bulan Maret," kata Maxi dalam diskusi secara virtual, Rabu (17/2/2021).

Maxi mengatakan, seiring dengan didistribusikannya vaksin Covid-19 yang diproduksi PT Bio Farma, pemerintah juga menunggu 4,6 juta dosis vaksin AstraZeneca asal Inggris.

Namun, kata dia, vaksin Covid-19 AstraZeneca masih menunggu pengiriman data dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) ke Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

"Selalu vaksin itu selalu ada (EUL) WHO, kemudian BPOM itu yang selalu berperan, kalau BPOM sudah memberikan EUA berarti data-data yang semua sudah dikaji oleh BPOM," ujarnya.

Lebih lanjut, Maxi mengatakan, Kemenkes akan bekerja sama dengan pihak swasta dalam mendistribusikan vaksin Covid-19 untuk menjamin mutu, kualitas dan keamanan vaksin saat disebar ke daerah-daerah.

"Saya kira itu akan menjamin ya ketersediaan vaksin melalui distribusi yang baik," pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, Pemerintah melalui menggelar vaksinasi Covid-19 tahap kedua pada Rabu, (17/2/2021).

Sasaran vaksinasi tahap kedua ini mencapai 38.513.446 orang yang terdiri dari 21,5 juta lansia, dan 16,9 juta untuk pekerja pelayanan publik.

Adapun kelompok prioritas yang menerima vaksin tahap kedua adalah pedagang pasar, pendidik (guru, dosen, tenaga pendidik), tokoh agama, wakil rakyat, pejabat pemerintah, dan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Kemudian, Keamanan (TNI-Polri), pariwisata (petugas hotel dan petugas restoran), pelayanan publik (Damkar, BPBD, BUMN, BPJS, Kepala/perangkat Desa), pekerja transportasi publik, atlet, wartawan dan lansia di atas 60 tahun.

https://nasional.kompas.com/read/2021/02/17/19561371/kemenkes-18-juta-dosis-vaksin-covid-19-akan-distribusikan-untuk-vaksinasi

Terkini Lainnya

Prabowo Diprediksi Tinggalkan Jokowi dan Pilih PDI-P Usai Dilantik Presiden

Prabowo Diprediksi Tinggalkan Jokowi dan Pilih PDI-P Usai Dilantik Presiden

Nasional
Daftar Aliran Uang Kementan ke SYL dan Keluarga: 'Skincare' Anak, Ultah Cucu, hingga Bulanan Istri

Daftar Aliran Uang Kementan ke SYL dan Keluarga: "Skincare" Anak, Ultah Cucu, hingga Bulanan Istri

Nasional
Jokowi dan Mentan Amran Sulaiman Bersepeda Bareng di Mataram

Jokowi dan Mentan Amran Sulaiman Bersepeda Bareng di Mataram

Nasional
'Jokowi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P Berkoalisi dengan Prabowo'

"Jokowi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P Berkoalisi dengan Prabowo"

Nasional
Projo Ungkap Kemungkinan Jokowi Akan Gabung Parpol Lain Setelah Tak Dianggap PDI-P

Projo Ungkap Kemungkinan Jokowi Akan Gabung Parpol Lain Setelah Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

Nasional
Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

[POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

Nasional
Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

Nasional
Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Nasional
Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

BrandzView
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke