Adili Sengketa Pilkada, MK Diyakini Tak Terjebak Penanganan Berdasarkan Perolehan Suara

Ia juga yakin tidak akan terjebak dalam penanganan perkara yang hanya berdasarkan angka perolehan suara.

"Saya menyakini MK tidak menjadikan ambang batas sebagai persyaratan legal standing atau kedudukan hukum pemohon dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil Pilkada," kata Titi dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (4/2/2021).

Menurut Titi, MK telah berupaya mewujudkan keadilan substantif melalui Peraturan MK (PMK) Nomor 6 Tahun 2020 dan PMK Nomor 7 dan 8 Tahun 2020 dengan tetap memberi kesempatan pada pemohon untuk menyampaikan dalil-dali permohonan terlebih dahulu.

Ia juga yakin MK akan mempertimbangkan proses penanganan pelanggaran dilakukan dalam penyelenggaraan pilkada.

"Berharap dalam persidangan MK terus menggali agar penyelesaian perselisihan hasil pilkada benar-benar bisa memberikan keputusan yang bukan sekadar menghitung angka-angka," ujar Titi.

"Namun juga memastikan mereka yang menjadi calon terpilih adalah paslon yang memenangi pilkada dengan cara-cara yang jujur, adil, demokratis, dan konstitusional," ucap dia.

Adapun, terdapat 132 permohonan sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2020 yang masuk dan teregistrasi di MK.

Data tersebut terlihat pada surat resmi KPU kepada KPU Provinsi atau Kabupaten/Kota yang disampaikan Komisioner KPU Hasyim Asyari kepada wartawan, Kamis (21/1/2021).

"Surat MK kepada KPU tentang perkara PHPU yang diregister MK, lampiran Surat KPU (total ada 132 permohonan sengketa)," kata Hasyim.

MK sudah melakukan sidang pemeriksaan pendahuluan pada 26 Januari lalu, kini MK tengah mengagendakan sidang untuk mendengarkan respons dari KPU, Bawaslu dam pihak terkait.