Mardani: PKS Dorong Pilkada 2022 dan 2023

"Terkait untuk Pilkada, Partai Keadilan Sejahtera berharap, Pilkada 2022 dan 2023 di-on-kan. Kenapa? Karena bayangkan ratusan daerah dipimpin oleh pelaksana tugas untuk masa satu sampai dua tahun," kata Mardani dalam tayangan di channel Youtube pribadinya, Selasa (2/2/2021).

Menurut dia, situasi di mana ratusan daerah dipimpin oleh pelaksana tugas (Plt) dalam jangka waktu tersebut dapat membahayakan pelayanan publik atau masyarakat.

Sebab, ia berpandangan bahwa Plt berbeda dengan kepala daerah definitif. Sementara, dalam situasi pandemi, Mardani menilai publik perlu sosok kepala daerah yang memiliki mandat kuat dari rakyat.

"Dalam situasi pandemi, di masa krisis, ada banyak refocusing anggaran. Ada banyak program yang perlu ditajamkan. Kita perlu kepala daerah yang punya mandat kuat dari rakyat. Bukan penunjukkan," ujarnya.

Oleh karena itu, lanjutnya, PKS berharap Pilkada 2022 dan 2023 tetap dilaksanakan. Hal ini, menurutnya juga akan berdampak positif bagi masyarakat.

Ia berpendapat, dengan dilakukannya Pilkada 2022 dan 2023, masyarakat dapat melihat kontestasi yang sehat dari setiap calon yang ada.

"Itu juga baik bagi masyarakat karena kita bisa melihat kontestasi yang sehat, siapa kepala daerah terbaik yang mungkin bisa dicalonkan untuk 2024," pungkasnya.

Selain itu, Mardani juga menanggapi aturan yang ada dalam RUU Pemilu kabar bahwa mantan anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) tidak bisa mengikuti Pilpres hingga Pilkada.

Mengambil sikap, Mardani mengaku tidak setuju dengan aturan tersebut. Sebab, menurutnya organisasi yang dimaksud sudah dilarang dan dengan demikian sudah tidak ada anggotanya.

"Lalu setiap orang juga memiliki hak untuk dipilih dan memilih. Karena itu kita perlu untuk mengembalikan. Tidak dengan cara bagaimana orang itu dikekang suara dan kebebasannya," ujarnya.

"Tetapi biarkan mereka berinteraksi, tapi literasi dan edukasi yang harus diperkuat. Betapa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila adalah final, Pancasila konsensus kita bersama, Pancasila rumah kita bersama. Apapun yang bertentangan dengan Pancasila, itu yang harus kita larang, itu yang harus kita perkuat," sambungnya.

Selain itu, Mardani mengatakan pemerintah perlu memperjelas alasan pelarangan dari organisasi tersebut.

Penjelasan tersebut dapat dilakukan dengan dialog dan musyawarah. Sehingga, nantinya menimbulkan kesatuan setiap warga dalam berbangsa dan bernegara.