Mahfud MD Bantah Restui Moeldoko Mengudeta Kekuasaan AHY di Demokrat

Hal itu disampaikannya sebagai klarifikasi beredarnya kabar bahwa dirinya mendukung langkah Moeldoko dalam upaya kudeta terhadap kekuasaan AHY di partai berlambang bintang Mercy.

"Ada isu aneh, dikabarkan beberapa menteri, termasuk Menko Polhukam Mahfud MD, merestui Kepala KSP Moeldoko mengambil alih Partai Demokrat dari AHY melalui KLB," ujar Mahfud dikutip dari akun Twitter-nya, @mohmahfudmd, Selasa (2/2/2021).

"Wah, mengagetkan, yakinlah saya tak pernah berbicara itu dengan Pak Moeldoko maupun dengan orang lain. Terpikir saja tidak, apalagi merestui," ujar Mahfud.

Mahfud menyebutkan, sulit dipercaya kepemimpinan partai sebesar Partai Demokrat bisa dikudeta.

Terlebih lagi, masyarakat saat ini dengan mudahnya melakukan kontrol di tengah era demokrasi yang sangat terbuka.

Sejalan dengan itu, lanjut Mahfud, posisinya juga tidak bisa digunakan untuk memberikan restu pengambilalihan kepemimpinan partai.

"Jabatan Menko tentu tak bisa digunakan dan pasti tidak laku untuk memberi restu. Yang penting internal PD (Partai Demokrat) sendiri solid," ujar Mahfud MD.

Sebelumnya, politisi Partai Demokrat Rachland Nashidik melalui akun Twitter-nya, @RachlandNashidik menyebutkan, dalam upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat, Moeldoko mengeklaim mendapat restu dari sejumlah pejabat negara.

Restu itu didapat dari Mahfud MD, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, hingga Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan.

"Bahkan 'Pak Lurah' merestui. Para pejabat negara itu perlu juga angkat bicara. Apa iya ini semua tanpa restu 'Pak Lurah?'," kata Rachland.

Dalam konpers kemarin, AHY menyatakan, ada sebuah gerakan yang mengarah pada upaya mengambil alih kepemipinan Partai Demokrat.

"Kami memandang perlu dan penting untuk memberikan penjelasan secara resmi tentang duduk perkara yang sebenarnya, yaitu tentang adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat," kata AHY, Senin.

Menurut AHY, berdasarkan informasi yang ia peroleh, gerakan tersebut turut melibatkan pejabat penting yang berada di lingkaran dekat Presiden Joko Widodo.

AHY pun menyebut gerakan tersebut juga sudah mendapat dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Jokowi.

"Menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo," kata AHY.