Salin Artikel

Jokowi: Ekonomi Syariah Indonesia Tahun 2020 Peringkat 4 Dunia

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyebut, sektor ekonomi syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang positif dari tahun ke tahun.

Berdasarkan data The State of Global Islamic Economy Indicator Report, ekonomi syariah di Tanah Air menduduki peringkat ke-10 dunia pada tahun 2018. Angka ini terus merangkak naik setiap tahunnya.

"Tahun 2019 naik menjadi peringkat yang kelima dunia, dan tahun 2020 Alhamdulillah ekonomi syariah Indonesia berada pada peringkat keempat dunia," kata Jokowi dalam acara peresmian PT Bank Syariah Indonesia Tbk di Istana Negara, Jakarta, Senin (1/2/2021).

Jokowi mengatakan, sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, sudah sewajarnya Indonesia menjadi salah satu yang terdepan dalam perkembangan ekonomi syariah.

Oleh karenanya, kata dia, kenaikan peringkat ini patut untuk disyukuri.

"Namun kita harus terus bekerja keras untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat gravitasi ekonomi syariah regional dan global," ujarnya.

Jokowi menyampaikan, di tengah krisis akibat pandemi Covid-19, kinerja perbankan syariah Indonesia tetap mencatat pertumbuhan yang stabil. Bahkan, pertumbuhan bank syariah lebih tinggi dibandingkan dengan perbankan konvensional.

Dari sisi aset, perbankan syariah naik 10,97 persen secara tahunan. Sementara, kenaikan aset bank konvensional hanya 7,7 persen.

Terkait pertumbuhan dana pihak ketiga, perbankan syariah tumbuh 11,56 persen secara tahunan. Angka ini sedikit di atas bank konvensional yang kenaikannya tumbuh mencapai 11,49 persen.

Kemudian, dari sisi pembiayaan, perbankan syariah tumbuh 9,42 persen secara tahunan. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan bank konvensional yang hanya tumbuh 0,55 persen.

"Ini patut kita syukuri. Alhamdulillah dalam banyak hal perbankan syariah mencatatkan pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan bank konvensional," ujar Jokowi.

Dengan adanya indikator-indikator tersebut, Jokowi yakin ekonomi syariah di Tanah Air akan tumbuh sangat cepat. Hal ini diyakini bakal berkontribusi besar dalam mewujudkan kesejahteraan umat.

"Sebagai bagian dari bukti bahwa Islam merupakan agama yang rahmatan lil alamin," kata dia.

https://nasional.kompas.com/read/2021/02/01/14322611/jokowi-ekonomi-syariah-indonesia-tahun-2020-peringkat-4-dunia

Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPP Ingin Pemilu 2024 Tetap Digelar dengan Sistem Proporsional Terbuka

PPP Ingin Pemilu 2024 Tetap Digelar dengan Sistem Proporsional Terbuka

Nasional
Jokowi Sebut Sikap Cawe-cawe demi Bangsa dan Negara

Jokowi Sebut Sikap Cawe-cawe demi Bangsa dan Negara

Nasional
Survei LSI Denny JA: Prabowo Diyakini Lebih Mampu Tumbuhkan Ekonomi Ketimbang Ganjar

Survei LSI Denny JA: Prabowo Diyakini Lebih Mampu Tumbuhkan Ekonomi Ketimbang Ganjar

Nasional
PPP Akan Usulkan Dua Nama Cawapres untuk Dampingi Ganjar Pranowo

PPP Akan Usulkan Dua Nama Cawapres untuk Dampingi Ganjar Pranowo

Nasional
Dukung Mahfud MD Basmi Korupsi

Dukung Mahfud MD Basmi Korupsi

Nasional
Bantah Terlibat Kasus Dugaan Suap MA, Windy Idol: Jangan Dzalim Sama Saya

Bantah Terlibat Kasus Dugaan Suap MA, Windy Idol: Jangan Dzalim Sama Saya

Nasional
Survei LSI Denny JA: Elektabilitas Prabowo Kuasai 3 Provinsi, Ganjar 2 Provinsi

Survei LSI Denny JA: Elektabilitas Prabowo Kuasai 3 Provinsi, Ganjar 2 Provinsi

Nasional
Soal Keppres Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK, KSP: Kita Tunggu

Soal Keppres Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK, KSP: Kita Tunggu

Nasional
Enggan Tanggapi Denny Indrayana, KPU Tunggu Putusan Resmi MK soal Sistem Pemilu

Enggan Tanggapi Denny Indrayana, KPU Tunggu Putusan Resmi MK soal Sistem Pemilu

Nasional
Putusan MK soal Sistem Pemilu Diduga Bocor, Pemerintah Enggan Berandai-andai Putusan Resminya

Putusan MK soal Sistem Pemilu Diduga Bocor, Pemerintah Enggan Berandai-andai Putusan Resminya

Nasional
Kapolri Buka Kemungkinan Selidiki Isu Dugaan Kebocoran Putusan MK

Kapolri Buka Kemungkinan Selidiki Isu Dugaan Kebocoran Putusan MK

Nasional
Survei Populi Center: Elektabilitas PDI-P Moncer, Ungguli Gerindra dan Golkar

Survei Populi Center: Elektabilitas PDI-P Moncer, Ungguli Gerindra dan Golkar

Nasional
Sesalkan Pernyataan Denny Indrayana, Sekjen PDI-P: Ciptakan Spekulasi Politik Bahkan Menuduh

Sesalkan Pernyataan Denny Indrayana, Sekjen PDI-P: Ciptakan Spekulasi Politik Bahkan Menuduh

Nasional
PDI-P dan PPP Sepakat Kerja Sama Menangkan Ganjar dan Pileg 2024

PDI-P dan PPP Sepakat Kerja Sama Menangkan Ganjar dan Pileg 2024

Nasional
Mahfud Sebut Dugaan Kebocoran Putusan MK Penuhi Syarat untuk Direspons Polisi

Mahfud Sebut Dugaan Kebocoran Putusan MK Penuhi Syarat untuk Direspons Polisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke