Wapres: Integritas ASN Jadi Fokus Pemerintah

Hal tersebut telah diimplementasikan dengan berbagai upaya.

"Pengejawantahannya berupa upaya pencegahan KKN yang dilakukan melalui kepatuhan terhadap kode etik dan kode perilaku," kata Ma'ruf di acara Penganugerahan Komisi ASN secara virtual, Kamis (28/1/2021).

Tak hanya itu, integritas juga dilihat dari kepatuhan pada pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM).

Integritas ASN juga dinilai dari loyalitas dan wawasan kebangsaannya.

"Hal ini sangat penting untuk dijaga mengingat salah satu peran ASN adalah sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa," kata dia.

Ma'ruf menjelaskan, penerapan sistem merit ASN merupakan hal penting dalam menciptakan ASN berintegritas.

Apabila melihat sejarah perjalanan pemerintahan, kata dia, sistem merit telah diterapkan dalam manajemen kepegawaian sejak awal pemerintahan Indonesia.

Namun penerapannya belum secara eksplisit diamanatkan dalam regulasi.

"Hal ini menyebabkan penyelenggaraan aspek-aspek manajemen kepegawaian cenderung bersifat parsial serta belum terintegrasi," kata dia.

Ma'ruf mengatakan, saat itu banyak ketidaksesuaian antara implementasi, norma, dan konsepsi ilmu pengetahuan tentang sistem merit.

Terutama yang menekankan pada kompetensi, kualifikasi, dan kinerja pegawai.

Hal itu pula yang pada akhirnya membuat pemerintah bersama DPR menetapkan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara pada 2014.

UU ASN terbit sebagai upaya untuk menegakan penerapan sistem merit dalam manajemen kepegawaian pada seluruh instansi pemerintah di tingkat pusat maupun daerah.

"Sebagai wujud keseriusan pemerintah terhadap penerapan sistem merit dalam manajemen ASN pada seluruh instansinya, maka berbagai kebijakan diarahkan untuk mendukung penerapan sistem merit dalam manajemen ASN," kata dia.

Adapun dalam acara penganugerahan tersebut KASN telah menetapkan beberapa instansi pemerintah dengan kategori baik dan sangat baik dalam menerapkan sistem merit pada manajemen ASN.

Setidaknya terdapat 18 kementerian dan sekretariat kabinet, 9 lembaga pemerintah non kementerian (LPNK), 3 lembaga non struktural (LNS), 11 pemerintah kota, dan 13 pemerintah kabupaten.

"Pencapaian ini mencerminkan keseriusan instansi pemerintah tersebut mencapai tujuan reformasi birokrasi," kata Ma'ruf.

Reformasi birokrasi yang dimaksud adalah menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik berintegritas, berkinerja tinggi, bebas KKN, melayani publik dengan baik, netral, sejahtera, dedikasi, dan memegang teguh nilai dasar serta kode etik ASN.