Salin Artikel

Politisi PKS: Pemerintah Jangan Malu Akui Kelemahan Atasi Pandemi Covid-19

Menurutnya, pemerintah tidak perlu menjadikan negara-negara lain yang saat ini mengalami lonjakan kasus Covid-19 sebagai pembanding untuk mendapat permakluman masyarakat.

"Lebih baik pemerintah secara transparan sampaikan kelemahan dan kekurangan yang terjadi dalam mengatasi pandemi," kata Sukamta dalam keterangan pers, Kamis (28/1/2021).

"Masyarakat tentu akan lebih apresiatif jika pemerintah lebih transparan," tambahnya.

Sukamta menilai, setelah hampir satu tahun pandemi melanda Indonesia, belum juga tampak adanya perubahan yang mengarah pada perbaikan.

Ia menyebut, kasus positif Covid-19 masih terus bertambah tiap hari diiringi dengan penambahan kasus kematian. Rasio kasus positif di Indonesia melebihi ambang batas yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang sebesar 5 persen.

"Sejak Januari 2021, positivity rate selalu di atas 20 persen, bahkan beberapa kali lebih mencapai 30 persen. Ini jauh di atas standar WHO. Artinya saat ini kita masuk pada kondisi yang sangat kritis," tuturnya.

Ia pun berpendapat pandemi yang makin tak terkendali ini disebabkan kebijakan pemerintah yang berganti-ganti dan tidak menyentuh akar persoalan.

Ketua DPP PKS ini mencontohkan kebijakan PSBB yang pernah dilakukan dan PPKM yang saat ini berjalan tidak mampu membuat masyarakat semakin disiplin protokol kesehatan.

"Yang kita sayangkan, selama ini evaluasi pemerintah cenderung menyebut faktor utama pandemi yang semakin meluas karena masyarakat yang tidak disiplin prokes," kata Sukamta.

Sukamta berharap pemerintah bekerja ekstra menangani pandemi Covid-19.

Ia meminta pemerintah lebih fokus dan merangkul lebih banyak pihak yang kompeten untuk bersama-sama mengatasi pandemi.

"Wacana dan isu politik yang membuat gaduh lebih baik dibuang jauh-jauh supaya energi bangsa ini bisa fokus atasi pandemi," ujarnya.

https://nasional.kompas.com/read/2021/01/28/09035331/politisi-pks-pemerintah-jangan-malu-akui-kelemahan-atasi-pandemi-covid-19

Terkini Lainnya

KPK Akan Dalami Dugaan Aliran Dana SYL Ke Firli Bahuri

KPK Akan Dalami Dugaan Aliran Dana SYL Ke Firli Bahuri

Nasional
Saat Bamsoet Bicara soal Amendemen Berujung Diputus Langgar Kode Etik...

Saat Bamsoet Bicara soal Amendemen Berujung Diputus Langgar Kode Etik...

Nasional
Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Divonis 9 Tahun Penjara

Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Divonis 9 Tahun Penjara

Nasional
Sri Mulyani Bakal Cek Aturan Bea Masuk Kain Usai RI Kebanjiran Tekstil Impor

Sri Mulyani Bakal Cek Aturan Bea Masuk Kain Usai RI Kebanjiran Tekstil Impor

Nasional
Golkar Optimistis Bisa Koalisi dengan Gerindra di Pilkada Jakarta, Calonnya Masih Dibahas

Golkar Optimistis Bisa Koalisi dengan Gerindra di Pilkada Jakarta, Calonnya Masih Dibahas

Nasional
Mendagri Buka Suara Pj Gubernur NTB Diganti Pensiunan Jenderal TNI

Mendagri Buka Suara Pj Gubernur NTB Diganti Pensiunan Jenderal TNI

Nasional
PKB Buka Kans Koalisi dengan PDI-P, Sandingkan Marzuki-Risma di Pilkada Jatim

PKB Buka Kans Koalisi dengan PDI-P, Sandingkan Marzuki-Risma di Pilkada Jatim

Nasional
Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Nasional
Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Nasional
Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Nasional
Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Nasional
Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Nasional
KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

Nasional
Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

PDN Diserang "Ransomware", Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke