Salin Artikel

Politisi PKS: Pemerintah Jangan Malu Akui Kelemahan Atasi Pandemi Covid-19

Menurutnya, pemerintah tidak perlu menjadikan negara-negara lain yang saat ini mengalami lonjakan kasus Covid-19 sebagai pembanding untuk mendapat permakluman masyarakat.

"Lebih baik pemerintah secara transparan sampaikan kelemahan dan kekurangan yang terjadi dalam mengatasi pandemi," kata Sukamta dalam keterangan pers, Kamis (28/1/2021).

"Masyarakat tentu akan lebih apresiatif jika pemerintah lebih transparan," tambahnya.

Sukamta menilai, setelah hampir satu tahun pandemi melanda Indonesia, belum juga tampak adanya perubahan yang mengarah pada perbaikan.

Ia menyebut, kasus positif Covid-19 masih terus bertambah tiap hari diiringi dengan penambahan kasus kematian. Rasio kasus positif di Indonesia melebihi ambang batas yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang sebesar 5 persen.

"Sejak Januari 2021, positivity rate selalu di atas 20 persen, bahkan beberapa kali lebih mencapai 30 persen. Ini jauh di atas standar WHO. Artinya saat ini kita masuk pada kondisi yang sangat kritis," tuturnya.

Ia pun berpendapat pandemi yang makin tak terkendali ini disebabkan kebijakan pemerintah yang berganti-ganti dan tidak menyentuh akar persoalan.

Ketua DPP PKS ini mencontohkan kebijakan PSBB yang pernah dilakukan dan PPKM yang saat ini berjalan tidak mampu membuat masyarakat semakin disiplin protokol kesehatan.

"Yang kita sayangkan, selama ini evaluasi pemerintah cenderung menyebut faktor utama pandemi yang semakin meluas karena masyarakat yang tidak disiplin prokes," kata Sukamta.

Sukamta berharap pemerintah bekerja ekstra menangani pandemi Covid-19.

Ia meminta pemerintah lebih fokus dan merangkul lebih banyak pihak yang kompeten untuk bersama-sama mengatasi pandemi.

"Wacana dan isu politik yang membuat gaduh lebih baik dibuang jauh-jauh supaya energi bangsa ini bisa fokus atasi pandemi," ujarnya.

https://nasional.kompas.com/read/2021/01/28/09035331/politisi-pks-pemerintah-jangan-malu-akui-kelemahan-atasi-pandemi-covid-19

Terkini Lainnya

Respons KPK Soal Harun Masiku Nyaris Tertangkap pada 2021

Respons KPK Soal Harun Masiku Nyaris Tertangkap pada 2021

Nasional
55.000 Jemaah Haji Indonesia Ikuti Murur di Muzdalifah Usai Wukuf

55.000 Jemaah Haji Indonesia Ikuti Murur di Muzdalifah Usai Wukuf

Nasional
Anggota Komisi I DPR Dukung Kemenkominfo Ancam Blokir X/Twitter karena Izinkan Konten Porno

Anggota Komisi I DPR Dukung Kemenkominfo Ancam Blokir X/Twitter karena Izinkan Konten Porno

Nasional
Sindir Wacana Bansos untuk Penjudi Online, Kriminolog: Sekalian Saja Kasih Koruptor yang Dimiskinkan...

Sindir Wacana Bansos untuk Penjudi Online, Kriminolog: Sekalian Saja Kasih Koruptor yang Dimiskinkan...

Nasional
Pemerintah Semestinya Bikin Orang Lepas dari Judi Online, Bukan Memberikan Bansos

Pemerintah Semestinya Bikin Orang Lepas dari Judi Online, Bukan Memberikan Bansos

Nasional
Soal Duet Anies dan Kaesang, PKS: Status Anak Jokowi Belum Tentu Jadi Nilai Tambah

Soal Duet Anies dan Kaesang, PKS: Status Anak Jokowi Belum Tentu Jadi Nilai Tambah

Nasional
Kepala BNPT Apresiasi Densus 88 yang Proaktif Tangkap Residivis Teroris di Cikampek

Kepala BNPT Apresiasi Densus 88 yang Proaktif Tangkap Residivis Teroris di Cikampek

Nasional
Pertamina Luncurkan 'Gerbang Biru Ciliwung' untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Pertamina Luncurkan "Gerbang Biru Ciliwung" untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Nasional
Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Nasional
Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Nasional
Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Nasional
Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan 'Bargain'

Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan "Bargain"

Nasional
Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Nasional
KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

Nasional
Minta Kemenag Antisipasi Masalah Saat Puncak Haji, Timwas Haji DPR: Pekerjaan Kita Belum Selesai

Minta Kemenag Antisipasi Masalah Saat Puncak Haji, Timwas Haji DPR: Pekerjaan Kita Belum Selesai

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke