Di DPR, Jaksa Agung Jelaskan Pembentukan Timsus Penuntasan Pelanggaran HAM Berat

Ia mengatakan, Timsus tersebut diketuai Wakil Jaksa Agung Setia Untung Arimuladi.

"Pada tanggal 29 desember 2020, Jaksa Agung telah membentuk tim khusus penuntasan dugaan pelanggaran hak asasi yang berat, yang diketuai oleh Wakil Jaksa Agung," kata Burhanuddin dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, Selasa (26/1/2021).

Burhanuddin menjelaskan, Tim khusus tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo pada 10 Desember 2020, yang berkaitan dengan penyelesaian pelanggaran HAM berat.

Ia mengatakan, kehadiran Timsus tersebut diharapkan dapat menuntaskan dan merumuskan rekomendasi terkait pelanggaran HAM berat.

"Output yang diharapkan adalah percepatan penuntasan sekaligus merumuskan rekomendasi yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran ham berat tersebut," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyinggung soal penyelesaian kasus pelanggaran HAM di dua kesempatan berbeda belum lama ini.

Pertama, saat berpidato di hari HAM Sedunia Tahun 2020, Kamis (10/12/2020), Jokowi telah menginstruksikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD untuk terus melakukan penuntasan masalah ini.

Jokowi berpesan agar hasil dari penyelesaian masalah pelanggaran HAM masa lalu dapat diterima semua pihak.

Kemudian, saat membuka rapat kerja Kejaksaan RI di Istana Negara, Jakarta, Senin (14/12/2020), Jokowi menyebut bahwa kejaksaan menjadi aktor kunci dalam penuntasan masalah pelanggaran HAM masa lalu.

"Komitmen penuntasan masalah HAM masa lalu harus terus dilanjutkan. Kejaksaan adalah aktor kunci dalam penuntasan pelanggaran HAM masa lalu," kata Jokowi dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Senin.