Kasus Masih Tinggi, Satgas Covid-19: Dampak PPKM Baru Tampak di Pekan Ketiga

Namun demikian, ini merupakan hasil dari evaluasi pemberlakuan PPKM selama sepekan atau 11-18 Januari 2021.

Menurut Wiku, PPKM baru akan menunjukkan dampak jika sudah tiga pekan diterapkan.

"Dampak dari intervensi yang dilakukan baru akan muncul pada minggu ke-3 pelaksanaan intervensi tersebut," kata Wiku dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (21/1/2021).

Dengan hitungan tersebut, kata Wiku, perlu waktu yang lebih panjang untuk menerapkan pembatasan.

Namun demikian, perpanjangan masa pembatasan juga harus diikuti dengan kedisiplinan dan keseriusan masyarakat dalam mematuhi aturan yang telah ditetapkan.

Wiku mengatakan, hasil dari evaluasi penerapan PPKM selama sepekan menunjukkan bahwa kebijakan ini belum mampu menumbuhkan kedewasaan dan tanggung jawab masyarakat dalam beradaptasi dengan situasi pandemi.

"Apabila kita semua belum mampu belajar dan menumbuhkan rasa tanggung jawab, maka seperti yang tampak pada grafik, penurunan kasus hanya akan terjadi sesaat dan hal ini akan terjadi lagi setelah pembatasan kegiatan berakhir," ujar Wiku.

Adapun PPKM berlaku di 73 kabupaten/kota yang tersebar di 7 provinsi di Pulau Jawa dan Bali.

Wiku menjabarkan, dari 73 kabupaten/kota, terjadi peningkatan kasus aktif Covid-19 di 46 wilayah selama satu minggu pertama PPKM berlaku.

Penurunan kasus aktif hanya terjadi di 24 kabupaten/kota, dan 3 wilayah lainnya tak mengalami perubahan.

Sementara, berdasar indikator angka kematian, 44 kabupaten/kota mengalami peningkatan, sedangkan di 29 wilayah lain terjadi penurunan.

Terkait kasus sembuh, dari 73 kabupaten/kota, 37 di antaranya mengalami penurunan. Sedangkan 36 lainnya mengalami peningkatan angka kesembuhan.

Jika masyarakat belum juga menunjukkan kedisiplinan terhadap PPKM, kata Wiku, sangat mungkin bagi pemerintah untuk terus-menerus memperpanjang kebijakan ini, bahkan hingga waktu yang tak bisa diprediksi.

"Kondisi ini dapat kita perbaiki secara lebih efektif apabila kita melakukan pembatasan kegiatan masyarakat dengan disiplin dan serius seperti pada saat PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) di awal pandemi," ujarnya.

Untuk diketahui, pemerintah telah memutuskan untuk memperpanjang PPKM di Jawa-Bali.

Kebijakan itu diperpanjang selama 14 hari, terhitung mulai 26 Januari hingga 8 Febuari 2021.

"Bapak Presiden meminta agar pembatasan kegiatan masyarakat ini dilanjutkan," kata Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (21/1/2021).

Airlangga mengatakan, pembatasan ini tetap diberlakukan di 7 provinsi. Ketujuhnya yakni, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali.