Salin Artikel

Banjir Kalsel, Walhi: Presiden Jangan Hanya Salahkan Hujan, Panggil Juga Perusahaan Tambang

Pasalnya, ia menyebut bahwa kedatangan Jokowi hanya untuk menyalahkan hujan dan sungai sebagai penyebab banjir.

"Presiden Jokowi ke Kalsel kalau hanya menyalahkan hujan dan sungai mending enggak usah ke Kalsel," kata Kisworo saat dihubungi Kompas.com, Selasa (19/1/2021).

Kritikan pedas tersebut dilontarkannya karena menganggap kehadiran Presiden tidak sesuai yang diharapkan, yaitu penanganan korban dan menjamin keselamatan rakyat.

Menurut dia, seharusnya Jokowi datang sebagai tokoh yang kuat untuk menangani kondisi darurat di Kalimantan Selatan.

Ia menyebutkan, seharusnya Jokowi datang dan memanggil pemilik perusahaan yang dinilai telah merusak lingkungan Kalsel.

"Salah satunya berani memanggil pemilik perusahaan-perusahaan tambang, sawit, HTI, HPH. Kita dialog terbuka di hadapan rakyat dan organisasi masyarakat sipil," harapnya.

Banjir kali ini, menurutnya, menjadi penanda bahwa Kalimantan Selatan sudah berada dalam kondisi darurat ruang dan darurat bencana ekologis.

Sebab, ia mencatat 50 persen dari lahan di Kalimantan Selatan telah beralih fungsi menjadi tambang batu bara dan perkebunan sawit.

Rinciannya yakni tambang 33 persen dan kelapa sawit 17 persen.

Oleh karena itu, ia mengaku tidak kaget apabila bencana ekologis itu terjadi saat ini dan terparah dari tahun-tahun sebelumnya.

"Padahal, sudah sering saya atau Walhi Kalsel ingatkan bahwa Kalsel dalam kondisi darurat ruang dan darurat bencana ekologis," tegas dia.

Menurut catatan Walhi, banjir kali ini menjadi yang terbesar dan terluas sejak 2006. Banjir besar, kata dia, pernah melanda pada 2006, tetapi tidak sampai merendam 11 kabupaten/kota.

Ia juga menyebutkan, bencana banjir sejatinya sudah menjadi bencana yang berulang di Kalimantan Selatan.

"Melihat bencana yang selalu terulang. Bahkan setelah 2006, awal tahun 2021 ini bisa dikatakan banjir terbesar dan terluas di Kalsel melingkupi 11 kabupaten/kota," ujarnya.

Banjir kali ini, kata dia, juga sudah bisa diprediksi terkait cuaca oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Namun, ia menilai pemerintah lagi-lagi tidak siap dan masih gagap dalam penanganannya. Dia berujar, pada akhirnya masyarakat yang kembali menanggung akibatnya.

"Sudah pandemi Covid-19 dihajar banjir, sudah jatuh tertimpa tangga," ucapnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meninjau sejumlah lokasi yang terdampak banjir di Kalimantan Selatan (Kalsel), Senin (18/1/2021).

Ia mengatakan, banjir kali ini merupakan yang terbesar dalam puluhan tahun terakhir.

"Ini adalah sebuah banjir besar yang mungkin sudah lebih dari 50 tahun tidak terjadi di Provinsi Kalimantan Selatan," kata Jokowi, dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Senin.

Jokowi menyebutkan, curah hujan yang sangat tinggi selama hampir 10 hari berturut-turut menyebabkan volume air di Sungai Barito meluap.

Biasanya, sungai tersebut mampu menampung 230 juta meter kubik. Sementara itu, saat ini volume air yang masuk mencapai 2,1 miliar meter kubik.

"Sehingga, memang meluap di 10 kabupaten dan kota," ujar Jokowi.

https://nasional.kompas.com/read/2021/01/19/15455671/banjir-kalsel-walhi-presiden-jangan-hanya-salahkan-hujan-panggil-juga

Terkini Lainnya

Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Nasional
Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Nasional
Anies Mau Istirahat Usai Pilpres, Refly Harun: Masak Pemimpin Perubahan Rehat

Anies Mau Istirahat Usai Pilpres, Refly Harun: Masak Pemimpin Perubahan Rehat

Nasional
Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Nasional
Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Nasional
Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Nasional
Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Nasional
Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Nasional
Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke