Saat Kedekatan Komjen Listyo dan Presiden Jokowi Disorot...

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto menilai, Komjen Listyo Sigit Prabowo yang diajukan Presiden Joko Widodo sebagai calon tunggal kapolri ke DPR tak terlalu memiliki rekam jejak istimewa.

Kendati demikian, ia menyebut, Listyo memiliki kedekatan dengan Presiden Jokowi.

“Belum lagi tak ada yang terlalu istimewa dengan rekam jejak Listyo Sigit. Artinya apa? Upaya untuk membangun merit system dan profesionalisme dalam organisasi Polri sudah benar-benar dikacaukan dengan keputusan presiden yang menunjuk orang dekatnya,” ucap Bambang ketika dihubungi Kompas.com, Jumat (15/1/2021).

Seperti diketahui, sebelum menjabat sebagai Kabareskrim, jenderal bintang tiga itu pernah menjabat sebagai Kapolres Surakarta pada tahun 2011. Pada saat yang sama, Jokowi ketika itu masih menjabat sebagai Wali Kota Solo.

Sementara itu, setelah Jokowi terpilih sebagai presiden pada tahun 2014, Listyo turut menjadi ajudannnya. 

Setelah menduduki posisi Kabareskrim, ada sejumlah kasus besar yang telah ditangani Listyo. Misalnya, ditangkapnya dua polisi penyerang penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan. Sekalipun, tak sedikit pihak yang merasa kurang puas atas hasil pengusutan perkara tersebut. 

Selain itu, Listyo dan timnya juga menangkap terpidana kasus korupsi hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Tjandra, yang sebelumnya telah dinyatakan buron selama 11 tahun. Dua perwira tinggi polisi pun turut terseret dan bahkan telah diputus bersalah pada pengadilan tingkat pertama karena diduga turut membantu pelarian Djoko Tjandra. 

Meski demikian, Bambang berpandangan, berhasil atau tidaknya pengungkapan kedua kasus tersebut lebih tergantung pada kemauan Polri.

“Penangkapan Djoko Tjandra dan pelaku penyiraman air keras Novel Baswedan itu sejak awal tergantung good will kepolisian. Jadi bukan prestasi yang luar biasa. Biasa-biasa saja,” ungkapnya.

“Kasus Harun Masiku sampai sekarang juga belum terselesaikan,” imbuh dia.

Faktor kedekatan itu, menurut dia, dapat berdampak pada pembangunan sumber daya manusia (SDM) Polri yang kompeten dan berintegritas.

Untuk itu, Bambang berharap, Listyo dapat melakukan terobosan apabila dilantik nantinya.

Menurutnya, kapolri terpilih perlu membangun sistem kepolisian yang transparan dan akuntabel, baik dalam pengamanan terhadap masyarakat, serta di internal.

“Bentuk konkretnya adalah bagaimana Kapolri terpilih bisa membangun partispasi aktif masyarakat dalam mengawasi kerja kepolisian,” kata Bambang.

Perlu diketahui bahwa penunjukkan calon kapolri merupakan hak prerogatif seorang presiden.

Sebelumnya, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian mengatakan, ada sejumlah faktor yang dipertimbangkan Presiden Jokowi sebelum mengusulkan Listyo sebagai pengganti Jenderal (Pol) Idham Azis.

"Ya tentu saja semua persyaratan formal dipenuhi. Selain itu tentu saja faktor integritas, kompetensi, profesionalitas," kata Donny kepada Kompas.com, Rabu (13/1/2021).

Selain faktor tersebut, kata Donny, Jokowi juga mempertimbangkan kemampuan calon Kapolri untuk bersinergi dengan para pemangku kepentingan, baik di internal maupun maupun eksternal pemerintahan.

Selanjutnya, sesuai peraturan perundang-undangan, Listyo akan menjalani uji kepatutan dan kelayakan di Komisi III, sebelum DPR memberikan persetujuan atas nama calon yang diajukan Presiden.