Salin Artikel

Saat Anggota DPR Merasa Dikalahkan Artis soal Vaksin Covid-19 Perdana

Wakil Ketua Komisi IX DPR ini menyayangkan, DPR RI tak ikut dalam penerima vaksin Covid-19 perdana di Istana Kepresidenan, Rabu.

Ia merasa kecewa karena pemerintah malah menggandeng artis sekaligus influencer, Raffi Ahmad, untuk menerima vaksin Covid-19 pertama sebagai perwakilan milenial.

Semestinya, kata Nihayatul, pemerintah dapat mengajak perwakilan DPR sebagai representasi rakyat untuk menerima vaksinasi perdana.

"Oke tidak Komisi IX. Tapi perwakilan DPR saja, tidak ada pimpinan DPR, misal Ibu Puan (Puan Maharani) dan jajarannya, tidak ada," ujar dia. 

Nihayatul menilai, tak ikutnya perwakilan DPR dalam vaksinasi perdana seolah wakil rakyat hanya bekerja di bagian stempel anggaran.

"Kami jadi bertanya, kami merasa, saya lihat (tayangan) live (televisi), ya ampun kok kami jadi cuma bagian tanda tangan anggaran. Bagian stempel," ucap Nihayatul.

Vaksinasi perdana

Adapun pemerintah telah melaksanakan vaksinasi Covid-19 perdana sebagai upaya menangani pandemi pada Rabu (13/1/2021).

Presiden Joko Widodo menjadi orang pertama yang disuntik vaksin Covid-19.

Tak hanya Jokowi, sejumlah pejabat dan elemen masyarakat juga ikut menerima vaksin Covid-19 tahap pertama. Namun, tidak ada perwakilan dari DPR maupun MPR.

Mereka adalah Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Kapolri Jenderal (Pol) Idham Azis.

Selain itu, perwakilan dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari tokoh agama, petugas kesehatan, perwakilan pengusaha, perwakilan guru, artis, buruh, hingga pedagang pasar.

Mereka di antaranya Ketua Umum PB IDI Daeng M Faqih, Sekjen MUI Amirsyah Tambunan, Kyai Ishomuddin dari PBNU, artis Raffi Ahmad.

Selain itu, Ketua PGRI Unifah Rasyidi, serta perwakikan dari PGI, KWI, PHDI, Permabudhi, dan Matakin.

Presiden Jokowi mengatakan, usai vaksinasi perdana dilakukan, akan dilanjutkan kepada masyarakat di seluruh daerah.

"Setelah kita melakukan vaksinasi perdana ini nanti akan terus dilanjutkan vaksinasi di seluruh provinsi, kabupaten dan kota di seluruh Tanah Air," kata Jokowi di Istana Presiden, Jakarta, Rabu. 

Jokowi memastikan, keamanan vaksin Covid-19 yang disuntikkan.

Sebab, vaksin buatan Sinovac itu telah mendapat izin penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Selain itu, vaksin Covid-19 sudah dinyatakan halal oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

https://nasional.kompas.com/read/2021/01/14/09175061/saat-anggota-dpr-merasa-dikalahkan-artis-soal-vaksin-covid-19-perdana

Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke