Wapres: Banyak Lembaga Pendidikan dan Keuangan Syariah, tapi Kualitas SDM Kurang Memadai

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, saat ini kemampuan sumber daya manusia (SDM) di Indonesia dalam bidang keuangan dan ekonomi syariah masih perlu ditingkatkan.

Padahal, kata dia, menurut laporan Islamic Finance Development Indicator tahun 2020, Indonesia tercatat sebagai negara dengan penyelenggaraan pendidikan ekonomi dan lembaga keuangan syariah terbanyak.

"Namun itu tidak diikuti dengan kualitas yang memadai sehingga kita masih harus bekerja keras untuk meningkatkan kemampuan SDM di bidang keuangan dan ekonomi syariah," ujar Ma'ruf dalam sambutannya di acara Sharia Business and Academic Synergy (SBAS) secara daring, Selasa (29/12/2020).

Ma'ruf mengatakan, untuk meningkatkan kualitas SDM, maka kualitas pendidikan program studi di rumpun tersebut masih perlu diperbaiki.

Pasalnya dari sekitar 800 program studi ekonomi dan keuangan syariah, baru sebagian kecil program studi yang terakreditasi dan banyak yang sama sekali belum terakreditasi.

Berdasarkan data Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) tahun 2018, kata dia, baru 10 program studi ekonomi syariah yang berakreditasi A.

Sementara yang berakreditasi B baru sejumlah 99 program studi dan sisanya yang berakreditasi C berjumlah 98 program studi.

"Selain itu, jumlah lembaga sertifikasi dan tenaga ahli yang sudah tersertifikasi pun masih sangat sedikit," kata dia.

Berdasarkan data lembaga sertifikasi profesi ekonomi syariah di Indonesia tahun 2018, jumlah lulusan tenaga ahli yang tersertifikasi baru sebanyak 231 orang.

Dari sisi proporsi lulusan program ekonomi dan keuangan syariah pun, kata dia, saat ini baru 10 persen SDM yang memiliki pendidikan ekonomi syariah yang bekerja di industri perbankan syariah.

"Sisanya adalah SDM dengan pendidikan ekonomi konvensional yang menerima pelatihan terkait perbankan syariah," kata dia.

Di sisi lain, kata Ma'ruf, dari berbagai pendapat pelaku industri ekonomi dan keuangan syariah, dapat disimpulkan bahwa mereka yang lulus dari pendidikan tinggi dengan program studi ekonomi dan keuangan syariah kebanyakan tidak siap pakai.

Hal tersebut karena mereka tidak memiliki kompetensi yang sesuai, sehingga tidak terjadi link and match yang kuat antara perguruan tinggi dengan indutri.

Sementara dari segi peningkatan kualitas kompetensi keahlian profesi, jumlah lembaga sertifikasi profesi ekonomi dan keuangan syariah juga belum memadai dari sisi kebutuhannya.

"Walaupun sudah tersedia beberapa Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dalam bidang ekonomi dan keuangan syariah, namun belum dapat mengejar perkembangan kompetensi keahlian profesi yang dibutuhkan," ucap dia.