Salin Artikel

Risma, Sandiaga, dan Tanda-tanda Reshuffle Kabinet

PERTENGAHAN Juni 2020, Presiden Joko Widodo menunujukkan kemarahannya kepada sejumlah menteri. Banyak yang mengira akan ada perombakan kabinet atau reshuffle menyusul kemarahan Presiden. Namun, tak ada apa-apa.

Konon, reshuffle memperhitungkan Pilpres 2024. Benarkah?

Pertanyaan ini memang mengganjal. Mengapa kemarahan Presiden kala itu tidak diikuti perombakan menteri kabinet.

Saya kutip kembali pernyataan Presiden yang disampaikan dengan nada marah merespons lambannya langkah sejumlah menteri dalam menangani pandemi Covid-19.

"Bisa saja membubarkan lembaga, bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran ke mana-mana saya. Entah buat perpu yang lebih penting lagi kalau memang diperlukan karena memang suasana ini harus ada. Kalau suasana ini, bapak/ibu tidak merasakan itu, sudah. Artinya tindakan-tindakan yang extraordinary keras akan saya lakukan," kata Presiden Jokowi kala memberikan arahan pada rapat terbatas di Istana Negara, 18 Juni 2020.

"Asal untuk rakyat, asal untuk negara. Saya pertaruhkan reputasi politik saya. Sekali lagi tolong ini betul-betul dirasakan kita semuanya. Jangan sampai ada hal yang justru mengganggu," kata Jokowi lagi.

Pernyataan Presiden itu direkam dalam sebuah video yang baru tersebar ke publik 10 hari kemudian, yakni pada 28 Juni 2020.

Banyak kalangan bertanya. Berbagai talkshow televisi membahasnya. Apa yang terjadi, kenapa tak diganti?

Beban berat mengurus berbagai persoalan di awal Pandemi disertai dengan rencana Pilkada yang menantang di tengah terus meningkatnya wabah ditengarai menjadi sebagian alasan tak dilangsungkannya reshuffle.

Risma dan Sandiaga

Tapi saat ini kondisinya berbeda. Pilkada serentak sudah selesai meski penanganan pandemi masih penuh dengan tantangan di sana sini.

Ada faktor tambahan lain yang bisa jadi menguatkan disegerakanya reshuffle, yaitu para “jagoan survei”. Ada sejumlah tokoh yang namanya biasa bertengger di daftar survei.

Ada sosok Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang masa jabatannya akan segera berakhir.

Risma akan mengakhiri jabatannya selama 2 periode memimpin Surabaya pada Februari 2021 nanti.

Namanya disebut-sebut sebagai kandidat kuat orang baru di kabinet menggantikan mantan Menteri Sosial Juliari Batubara yang tersandung kasus dugaan korupsi bansos.

Ditanya soal ini, Risma mengatakan, ia tak pernah meminta jabatan. Menurutnya, memegang amanat itu amatlah berat.

Ia menyerahkan keputusan kepada kepada Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri bila nanti diminta Presiden duduk di kursi kabinet.

Ia juga akan salat istikharah, meminta ketetapan hati kepada Tuhan atas sejumlah pilihan yang ada.

"Nanti dilihat dulu, istikharah bisa apa tidak? Nanti iya iya, tapi ternyata tidak bisa gimana," katanya di rumah dinasnya, Jalan Sedap Malam, Surabaya, Senin (14/12/2020).

Sebelumnya, saya beberapa kali mewawancarai Risma. Saat ditanya soal jabatan selanjutnya pasca-lengser sebagai wali kota, Risma selalu tegas menjawab, amanat itu berat. Dan tidak membuka jawaban lain.

Selain Risma, ada pula nama Sandiaga Salahuddin Uno. Calon Wakil Presiden 2019 lalu ini sampai saat ini belum memiliki panggung.

Padahal, sama seperti Rism, namanya selalu muncul sebagai “jagoan survei”.

Sebagai petinggi Partai Gerindra, Sandiaga dinilai sangat masuk akal menggantikan kader Gerindra Edhy Prabowo, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan yang juga tersandung kasus korupsi.

Meski disebut-sebut sebagai kandidat kuat menteri baru, namun tak mudah bagi Risma atau Sandi untuk dicalonkan.

Meski Risma dan Juliari sama-sama kader PDI-P, tapi mereka beda kubu.Demikian diungkapkan Burhanuddin Muhtadi, peneliti dan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia.

"Ari (Juliari) Batubara, ini kan sosok yang berasal dari Puan (Maharani, Ketua DPR). Sementara ada juga faktor asal Ari dari Sumatera Utara, suku Batak. Saya pikir untuk mengganti akan dipertimbangkan faktor-faktor ini oleh Presiden," kata Burhanuddin kepada saya di Program AIMAN yang tayang setiap Senin pukul 20.00.

"Sementara untuk Sandi, bisa jadi karakternya tidak tepat berada di bidang kelautan dan perikanan. Itu bisa menjadi hambatan,” tambah Burhanuddin.

Akankah perombakan kabinet kali ini akan banyak mengundang kejutan? Kita tunggu dan cermati yang kabarnya sudah di depan mata!

Saya Aiman Witjaksono...
Salam!

https://nasional.kompas.com/read/2020/12/21/06550091/risma-sandiaga-dan-tanda-tanda-reshuffle-kabinet

Terkini Lainnya

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta agar Bebas

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta agar Bebas

Nasional
Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Nasional
Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke