Terpilih Aklamasi, Suharso Tebar Janji Lipat Gandakan Suara

JAKARTA, KOMPAS.com - Muktamar IX Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memutuskan Suharso Monarfa menjadi Ketua Umum Partai PPP 2020-2025.

Dalam muktamar yang berlangsung di Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (19/12/2020), Suharso menjadi satu-satunya kader yang menyerahkan formulir pendaftarannya sebagai calon ketua umum.

Nama Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen, yang sebelumnya disebut bakal turut meramaikan bursa persaingan, justru tak menampakkan tanda akan mendaftarkan diri sebagai calon ketua umum.

Berdasarkan tata tertib muktamar, setiap calon nahkoda PPP wajib menyerahkan surat kesediannya sebagai calon ketua umum kepada pimpinan sidang.

Hingga batas waktu yang sudah ditentukan, hanya Suharso yang memenuhi kewajiban tersebut. Dengan demikian, Suharso pun menjadi calon tunggal.

Sidang yang dipimpin Ketua Organizing Committee (OC) Muktamar IX PPP, Amir Uskara, kemudian langsung menetapkan Suharso sebagai Ketua Umum PPP 2020-2025.

Penetapan ini membawa Suharso meneruskan tongkat estafetnya sebagai ketua umum partai berlambang kabah pada periode sebelumnya.

Tunjuk tim formatur

Setelah ditetapkan sebagai ketua umum, Suharso langsung bergerak cepat dengan membentuk tim formatur untuk menentukan susunan kepengurusan PPP 2020-2025.

Pertama, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) ini menunjuk Mardiono sebagai representasi para majelis, termasuk majelis tinggi PPP.

Diketahui, Mardiono merupakan politikus senior PPP yang juga menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.

"Kedua adalah yang sekarang dipercaya menjadi Wakil Ketua MPR, yang sekarang adalah Sekjen PPP, saudara Arsul Sani," kata Suharso seperti dilansir dari Tribunnews.com, Sabtu (19/12/2020).

Selanjutnya, Suharso memilih Ermalena dan Amir Uskara dalam tim formatur. Keduanya sama-sama mengemban jabatan strategis pada periode sebelumnya, yakni sebagai wakil ketua umum partai.

Lolos parliamentary threshold

Setelah ditetapkan sebagai ketua umum, Suharso akan memfokuskan pada kerja-kerja elektoral partai.

Sebagai langkah fokus ini, ia pun menebar janji meloloskan PPP dari parliamentary threshold 2024.

Janji ini, bagi Suharso, merupakan upayanya mengembalikan kejayaan partai di Pemilu 1999.

"Insya Allah, PPP akan lolos dari parliamentary threshold 2024. Insya Allah partai yang kita cintai ini akan kembali ke masa jayanya, dan ini hanya bisa dilakukan secara bersama-sama. Itu yang bisa saya janjikan," kata Suharso.

Dalam Pemilu 1999, kata Suharso, PPP berhasil meraup 11.395.000 suara.

Torehan suara itu akan menjadi patokan Suharso untuk meloloskan partainya dari ambang batas parlemen.

Tak tanggung-tanggung, ia menargerkan bisa mengantongi 11 juta suara.

"Pada tahun 2019 kita hanya mendapatkan 6,3 juta. Artinya kita akan mengejar dua kali lipat 2019. Target mengembalikan suara kita setidak-tidaknya satu suara di atas yang kita peroleh pada tahun 1999," terang dia.

Representasi dua pihak

Peneliti politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syarif Hidayat menilai, pemilihan ketua umum PPP musim ini merepresentasikan dua pihak.

Pertama, ada representasi elite partai yang dekat dengan kekuasaan. Kedua, elite akar rumput yang menjadi basis pendukung PPP.

"Hasi muktamar ini menunjukkan pilihan PPP, apakah mempertahankan khitah PPP yang berbasis akar rumput, atau meninggalkan khitah dan lebih berorientasi dengan mendekatkan diri dengan pada kekuasaan," kata Syarif dikutip dari Harian Kompas edisi Minggu (20/12/2020).