Pemerintah Dinilai Mampu Gratiskan Vaksin Covid-19 untuk Seluruh Masyarakat

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad mengatakan sebetulnya pemerintah memiliki kemampuan untuk menggratiskan layanan vaksinasi Covid-19 bagi seluruh kalangan masyarakat.

Tauhid meminta pemerintah mengedepankan kepentingan kesehatan daripada ekonomi. Menurutnya, pemulihan ekonomi tidak akan terjadi jika tidak ada perbaikan kesehatan.

"Kesehatan adalah basic. Kita tidak bicara pemulihan ekonomi kalau kesehatan tidak ada yang menanggung. Sumber duitnya ada, karena ada yang tidak terserap di 2020 banyak. (Pemerintah) mampu. Pakai saja untuk 2021," kata Tauhid saat dihubungi, Selasa (15/12/2020).

Dengan asumsi harga satu dosis vaksin Rp 450.000, maka dibutuhkan sekitar Rp 145 triliun untuk membeli 320 juta dosis vaksin.

Meski terdengar begitu besar, Tauhid mengatakan pemerintah bisa menganggarkan dana untuk vaksinasi itu. Tauhid mengatakan, pemerintah dapat memakai sisa anggaran yang tak terserap pada 2020 yang diperkirakan mencapai Rp 200 triliun.

Selain itu, pemerintah juga dapat melakukan realokasi anggaran pada 2021 yang tidak begitu mendesak demi pemenuhan layanan vaksinasi bagi masyarakat.

"Kalau pemerintah sayang dengan nyawa warganya, ya itu harus diberikan," ujarnya.

Ia mengatakan, program vaksin yang inklusif dan bisa diakses seluruh lapisan masyarakat akan semakin mempercepat pemulihan kesehatan dan ekonomi yang diinginkan pemerintah.

Diketahui, saat ini pemerintah berencana memberikan vaksin Covid-19 lewat skema vaksin program dan mandiri. Total sasaran penerima vaksin adalah 107 juta orang, dengan proporsi 30 persen vaksin program dan 70 persen vaksin mandiri.

Vaksin program diperuntukkan bagi tenaga kesehatan, petugas pelayan publik, dan kelompok masyarakat rentan yang biayanya ditanggung negara.

Sementara, masyarakat dan pelaku ekonomi lainnya diminta vaksin secara mandiri atau dengan biaya pribadi masing-masing.

Menurut Tauhid, dengan melepaskan vaksin secara bebas, ada sebagian masyarakat yang terbebani dan akhirnya memilih tidak melakukan vaksinasi.

Selain itu, dikhawatirkan ada oknum yang memanfaatkan vaksin Covid-19 menjadi bisnis gelap.

"Ini kan bahaya. Kalau negara menggratiskan di pusat-pusat layanan kesehatan, orang tidak akan berpikir," ucap Tauhid.

Bebani anggaran

Sebelumnya, Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Siti Nadia Tarmizi mengatakan pemerintah berencana untuk tidak menggratiskan vaksin Covid-19 secara total.

Ia menyebut, seandainya vaksin digratiskan secara total, maka anggaran negara akan membengkak. Sebab, selain vaksin, pemerintah juga perlu menyiapkan dana untuk layanan rumah sakit, alat pelindung diri (APD), hingga bantuan sosial masyarakat.

"Sementara kan pertumbuhan ekonomi kita minus," kata Nadia, Minggu (13/12/2020).

Karena itu, hanya kalangan tertentu yang akan divaksinasi cuma-cuma seperti tenaga kesehatan, pemberi pelayanan publik dan kelompok rentan. Masyarakat yang kesulitan secara sosial dan ekonomi termasuk dalam kelompok rentan.

Namun, Nadia mengatakan proporsi penerima vaksin gratis dan mandiri tengah disusun ulang pemerintah.

DPR meminta pemerintah memperbanyak jumlah penerima vaksin Covid-19 gratis daripada penerima mandiri. Pemerintah juga diminta memperluas target populasi yang akan divaksinasi

"Proporsi ini juga masih terus di dalam pembahasan ya, belum final, jadi masih berkembang. Nanti akan diinformasikan kalau sudah pasti," ujarnya.