Salin Artikel

Soal Reshuffle, Jokowi Dinilai Tengah Menunggu Waktu yang Pas

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat komunikasi politik Universitas Paramadina Hendri Satrio menilai, Presiden Joko Widodo tengah menunggu momentum yang pas untuk mengumumkan dua pengganti menterinya yang terjerat kasus dugaan korupsi.

Keduanya yaitu Menteri Sosial Juliari P Batubara yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan bantuan sosial (bansos) untuk penanganan Covid-19 di wilayah Jabodetabek 2020. 

Serta, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo yang terjerat kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait perizinan tambak, usaha, atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020.

"Pak Jokowi kelihatannya memang menunggu momentum. Sehingga pada saat reshuffle dilakukan semua sudah ready dan siap lari. Tidak perlu ada reshuffle lagi hingga akhir masa jabatannya," kata Hendri saat dihubungi Kompas.com, Senin (14/12/2020).

Ia memprediksi bahwa saat ini Jokowi tengah menimbang betul-betul kementerian mana saja yang harus dirombak.

Di sisi lain, Hendri melihat Jokowi juga telah menyelesaikan persetujuan dari partai-partai politik yang akan mengisi kekosongan jabatan di dua menteri tersebut.

Seperti diketahui, dua menteri yang jadi tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu merupakan politikus Partai Gerindra dan PDI Perjuangan.

"Jokowi sudah jauh-jauh hari bilang dirinya tanpa beban. Jadi kelihatannya, dia tunggu momentum untuk berlari," ujarnya.

Hendri memprediksi, Jokowi menginginkan adanya mesin baru di dalam struktur pemerintahan.

Tidak hanya kementerian, kata dia, Jokowi juga diprediksi mencari sosok baru dalam struktur kelembagaan.

"Mungkin Jokowi ingin semua engine baru. Termasuk Kapolri yang memang akan memasuki masa pensiun," terang dia.

Lebih lanjut, Hendri berpendapat bahwa alasan Jokowi urung merombak kabinetnya karena tengah fokus pada pengadaan vaksin Covid-19.

"Tampaknya Jokowi juga menunggu kabar baik ketersediaan vaksin Covid-19 yang siap digunakan," imbuh dia.

https://nasional.kompas.com/read/2020/12/15/07093881/soal-reshuffle-jokowi-dinilai-tengah-menunggu-waktu-yang-pas

Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke