RUU Kategori Ekonomi Paling Banyak di Prolegnas 2020-2024, Tunjukkan Orientasi Negara

Koordinator Bidang Konstitusi dan Ketatanegaraan Kode Inisiatif Violla Reininda mengatakan, banyaknya jumlah RUU di kategori ekonomi-bisnis ini menunjukkan orientasi pembangunan negara saat ini.

"Kategori yang paling banyak ini cukup memperlihatkan orientasi pemerintahan negara kita mau ke mana. Tentu dititikberatkan di ekonomi dan bisnis," kata Vio dalam diskusi daring, Jumat (4/12/2020).

Vio memaparkan, dari 248 RUU Prolegnas jangka menengah itu, sebanyak 33 RUU kategori ekonomi dan bisnis, 27 RUU kategori sumber daya alam, dan 18 RUU sosial budaya dan identitas nasional.

Kemudian, sebanyak 16 RUU kategori pemerintahan daerah dan 13 RUU kategori kesehatan.

"Ini pada dasarnya sejalan dengan visi dan misi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin yaitu membangun struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing serta untuk pembangunan merata dan berkeadilan," tutur dia. 

Dia pun mengatakan, orientasi pembangunan untuk ekonomi dan bisnis ini makin terlihat jelas dalam RUU yang diprioritaskan pada 2020.

Menurut catatan Kode Inisiatif, di Prolegnas Prioritas 2020 ada 6 dari 50 RUU yang merupakan kategori ekonomi dan bisnis.

Tiga di antaranya yaitu UU Cipta Kerja, revisi UU Mineral dan Batubara, dan revisi UU Bea Materai merupakan yang paling cepat diselesaikan DPR dan pemerintah.

Sementara itu, RUU lain yang berhasil diselesaikan DPR berasal dari daftar kumulatif terbuka.

"Dari sini juga sudah terlihat apa yang sedang dikebut atau dipercepat di 2020 ini," kata Vio.

Selanjutnya, bertalian dengan Prolegnas Prioritas 2021, Vio meminta DPR menyediakan ruang aspirasi publik yang memadai ketika membahas RUU.

Ia mendorong DPR mencari cara teraman agar suara publik tetap terakomodasi di tengah situasi pandemi Covid-19.

"Sampai 2021 tentu pandemi Covid-19 masih terus berlangsung. Harus dicarikan cara yang tidak membahayakan publik supaya tetap bisa berpartisipasi sebagaimana mestinya," ucap dia. 

Vio mengingatkan DPR dan pemerintah agar tidak sembarangan menabrak prosedur pembentukan undang-undang.

Ia meminta DPR dan pemerintah tidak mengulang kesalahan yang sama seperti yang dilakukan pada 2020 ini.

"Pelanggaran prosedural hak masyarakat untuk berpartisipasi, kemudian transparansi pembentukan undang-undang dan akomodasi saran atau pandangan di 2021 mendatang perlu diantisipasi," ujar dia.