Salin Artikel

Megawati Minta Nadiem Luruskan Sejarah, Ini Kata Kemendikbud

Mega menilai, rentetan sejarah peristiwa 1965 banyak dipotong dan disambung semaunya serta diputarbalikan dari kisah semestinya.

Menanggapi hal itu, Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat (Kepala BKHM) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Evy Mulyani mengatakan, pembuatan kurikulum dilalui dengan proses panjang disertai diskusi intensif yang melibatkan pakar.

“Dalam proses penyiapan serta penetapannya senantiasa melalui proses diskusi intensif dengan para pakar sebagai upaya untuk menciptakan kurikulum terbaik,” kata Evy Mulyani saat dihubungi Kompas.com, Rabu (25/11/2020).

Selain melibatkan pakar, kata Evy, kurikulum berasal dari berbagai sumber, termasuk tulisan dan buku.

Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan berbicara soal peristiwa 1965 yang dianggap telah diputarbalikkan dari kisah semestinya.

Ia pun meminta kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim untuk meluruskan tulisan sejarah 1965 yang bertalian erat dengan Presiden pertama RI, Soekarno di berbagai buku dan sumber bacaan lainnya.

"Sampai saya lihat ini mau diapain sih sejarah bangsa ini? Hanya permintaan saya itu bahwa tidakkah bisa diluruskan kembali? Seorang yang bisa memerdekakan bangsa ini," kata Mega dalam Pembukaan Pameran Daring Bung Karno dan Buku-bukunya, Selasa (24/11/2020).

Menurut Mega, rentetan sejarah 1965 telah banyak dipotong dan disambung semaunya. Mega berharap, para sejarawan bersuara untuk meluruskan kekeliruan sejarah tersebut.

"Tahun '65 begitu, menurut saya seperti sejarah itu dipotong, disambung, dan ini dihapus. Itu menurut saya. Bagaimana para cendekiawan tidak bisa menyuarakan hal ini yang menurut saya padahal itu tonggak sejarah perjuangan bangsa," ujar dia.

Dia mengatakan, membicarakan sejarah 1965 dan Soekarno seolah menjadi tabu. Padahal, kata Mega, Soekarno merupakan bapak bangsa yang mendirikan Indonesia.

Mega mengenang sosok sang ayah sebagai pemikir brilian. Ia mencontohkan gagasan Soekarno dalam menggelar Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Afrika 1995.

Menurut dia, Soekarno layak dijadikan panutan atas pemikiran-pemikiran besarnya itu.

"Bukankah itu pikiran yang brilian dari seorang manusia yang ingin memerdekakan bangsa-bangsa di dunia? So, kalau saya begini kan kelihatan ah, Ibu Mega membesar-besarkan bapaknya. Tidak. Fakta, fakta," ujar Mega.

https://nasional.kompas.com/read/2020/11/25/18323491/megawati-minta-nadiem-luruskan-sejarah-ini-kata-kemendikbud

Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke