KPK Klaim Perubahan Struktur Tak Bikin Organisasi Jadi Gemuk

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklaim perubahan struktur melalui Peraturan Nomor 7 Tahun 2020 tidak membuat organisasi KPK menjadi gemuk.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, peraturan itu hanya mengubah nomenklatur sejumlah jabatan dan menghapus jabatan lainnya.

"Kalau disebut gemuk tidak tepat, hanya berubah nama saja dan penghapusan beberapa jabatan," kata Ali, Senin (23/11/2020).

Ali menuturkan, KPK hanya menambah total tujuh posisi jabatan baru, yang terdiri atas satu pejabat eselon I, lima pejabat setara eselon III, dan satu pejabat non-struktural yakni staf khusus.

Ali merinci, pada tingkat eselon I terdapat dua jabatan baru, namun ada satu jabatan yang dihapus yaitu Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat.

Kemudian, pada tingkat eselon II ada penambahan 11 jabatan baru dan ada 11 jabatan lama yang dihapus.

Selanjutnya, pada tingkat eselon III terdapat penambahan 8 jabatan baru dan penghapusan 3 jabatan lama.

"Penambahan tersebut setelah memperhitungkan jumlah penambahan jabatan baru, jabatan lama yang dihapus, dan penggantian nama/nomenklatur jabatan, baik pada kedeputian maupun kesekjenan," kata Ali.

Ali pun memastikan, pelaksanaan tugas dan fugnsi KPK akan tetap mengedepankan asas transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme.

"Penataan ulang organisasi perlu kami lakukan merespons amanat UU dan menjadi ikhtiar kami untuk terus memperbaiki kinerja kami ke depan," ujar Ali.

Berikut 24 jabatan baru di KPK sesuai Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2020:

1. Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat

2. Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi

3. Direktorat Jejaring Pendidikan

4. Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi

5. Direktorat Inisiasi dan Pembinaan Peran Serta Masyarakat

6. Direktorat Antikorupsi Badan Usaha dan Akreditasi

7. Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah 1 - 5 (5 jabatan)

8. Pusat Perencanaan Strategis Pemberantasan Korupsi

9. Inspektorat

10. Direktorat Manajemen Informasi

11. Direktorat Deteksi dan Analisis Korupsi

12. Bidang Perencanaan Strategis

13. Bidang Organisasi dan Tatalaksana

14. Bidang Pengelolaan Kinerja dan Risiko

15. Bagian Pemberitaan

16. Bagian Diseminasi dan Publikasi

17. Sekretariat Inspektorat

18. Sekretariat Deputi Koordinasi dan Supervisi

19. Sekretariat Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat

20. Staf khusus

Berikut ini 16 nama jabatan lama yang dihapus:

1. Penasihat

2. Deputi Pengawas Internal dan Pengaduan Masyarakat (PIPM)

3. Koordinator Wilayah (ada 9 jabatan korwil yaitu korwil 1 sampai dengan 9)

4. Direktorat Pengawas Internal

5. Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat

6. Bagian Renstra Ortala

7. Bagian Pemberitaan dan Publikasi

8. Sekretariat PIPM