Wapres Sebut BMT Berpotensi Gerakkan Ekonomi dari Bawah

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, Baitul Al-Maal wa Al-Tamil (BMT) memiliki potensi untuk menggerakkan perekonomian Indonesia dari lapis terbawah.

Hal tersebut disampaikan Ma'ruf dalam acara BMT Summit 2020 yang digelar Majelis Ulama Indonesia (MUI), Senin (16/11/2020), secara virtual.

"Sejak awal didirikan, BMT ditujukan untuk melayani kelompok masyarakat menengah bawah, yaitu usaha ultra mikro, mikro dan kecil. Dengan jumlah tidak kurang dari 4000, BMT berpotensi untuk menggerakan perekonomian dari bawah," ujar Ma'ruf.

Ma'ruf mengatakan, BMT merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang menjalankan fungsi baitul mal (fungsi sosial) dan baitut tamwil (fungsi komersial).

BMT, kata dia, mulai dirintis pada tahun 1980 dan pertama kali didirikan pada tahun 1984.

Sebab Indonesia memiliki target untuk menjadi produsen halal terbesar di dunia, kata dia, maka para pelaku usaha syariah skala mikro, kecil, dan menengah (UMKM) perlu didorong agar menjadi bagian dari rantai nilai industri halal global (Global Halal Value Chain).

Oleh karena itu, imbuh dia, UMKM pun akan membutuhkan sumber pembiayaan yang sesuai. Peranan BMT sebagai sumber pendanaan bagi UMKM pun akan sangat diperlukan.

"Di sini lah potensi BMT sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi usaha mikro kecil menjadi sangat penting," kata dia.

Ma'ruf menjelaskan, secara komersial BMT mampu memberikan pembiayaan tanpa memerlukan berbagai persyaratan yang menyulitkan bagi UMKM seperti yang dilakukan perbankan.

Selain itu, BMT juga memiliki peran menolong masyarakat karena mengelola dana sosial, yaitu zakat, infak/sedekah, dan wakaf.

"Kelebihan lainnya, BMT dalam melakukan kegiatannya tidak hanya murni memberikan pembiayaan dan menagih cicilan pengembalian, namun juga memberikan pendampingan kepada nasabah untuk mengembangkan kegiatan usaha," kata dia.

Selain itu, BMT juga dapat membantu melakukan pembinaan karakter dan berperilaku hidup yang baik bagi para pelaku UMKM tersebut.

Meskipun memiliki banyak potensi, kata dia, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki.

Antara lain bahwa badan hukum yang digunakan BMT pada umumnya adalah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS).

Seperti halnya perbankan, kata dia, dibutuhkan lembaga pengawas dan lembaga penjaminan simpanan. Namun saat ini Indonesia belum memiliki lembaga pengawas dan lembaga penjaminan untuk koperasi.

Oleh karena itu dalam BMT Summit ini, dapat dibicarakan opsi-opsi untuk mewujudkan berdirinya lembaga pengawas dan lembaga penjamin simpanan bagi BMT tersebut.

Termasuk juga pemikiran untuk menyusun kembali business process BMT agar dapat menyesuaikan kondisi pasca pandemi Covid-19 dan dapat memanfaatkan bantuan untuk mendapatkan pembiayaan murah.

Baik itu kredit usaha rakyat (KUR), KUR super mikro, pembiayaan melalui lembaga pengelola dan bergulir (LPDB), bantuan subsidi bunga, fasilitas restrukturisasi, hingga program penjaminan pinjaman.

"Untuk dapat mewujudkan BMT yang handal diperlukan peningkatan kapasitas penerapan manajemen risiko dan sistem pengawasan internal terkait usaha simpan pinjam yang dilakukan masing-masing BMT. Hal ini harus menjadi bagian dari business process yang perlu dibenahi," ucap dia.