Salin Artikel

Soal Satuan Nubika TNI, Pengamat Nilai Tak Perlu Ada di Setiap Matra

"Yang perlu dipikirkan soal misi dari satuan ini harus fungsional, bukan sekadar didirikan tanpa ada komitmen kerja jangka panjang," ujar Beni melalui pesan singkat kepada Kompas.com, Selasa (10/11/2020).

Wacana pembentukan satuan nubika dilontarkan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dalam merespons pandemi Covid-19, baik di Indonesia maupun di dunia.

Menurut dia, pandemi Covid-19 menyadarkan pentingnya mempunyai satuan antiserangan biologi.

Sementara itu, menurut Beni, misi satuan ini harus memiliki efek besar dalam membantu pemerintah menghadapi ancaman nubika di masa depan.

Sebab, tidak menutup kemungkinan nubika menjadi salah satu senjata pemusnah massal yang dapat mengancaman kehidupan manusia dan lingkungan.

Sejalan dengan itu, menurut Beni, rencana pembentukan satuan ini juga sebaiknya tak menambah beban mengingat terbatasnya anggaran militer saat ini.

Karena itu, pembentukan satuan tersebut idealnya terpusat di tingkat Mabes TNI tanpa perlu dikonsentrasikan di tiap-tiap matra TNI.

"Mengingat anggaran militer yang terbatas sebaiknya cukup satu organisasi di bawah Mabes TNI, yang lain hanya unit satuan kerja (satker) matra," kata dia.

Di sisi lain, Beni mengapresiasi rencana pembentukan satuan tersebut setelah menyadari efek penyebaran pandemi Covid-19.

Oleh sebab itu, pembentukan satuan ini diperlukan guna mencegah serangan virus melalui penggunaan senjata nubika.

"Merespons bukan saja karena Covid-19, tapi di masa depan senjata pemusnah massal atau WMD (weapons of mass destruction) memang ada," kata dia.

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menyebutkan, penyebaran pandemi Covid-19, baik di Indonesia maupun secara global menyadarkan pentingnya mempunyai satuan antiserangan biologi.

"Kita juga melihat bahwa ancaman pandemi akhirnya membangunkan kita pentingnya kita memiliki satuan anti-serangan biologi, kita sebutlah nubika," ujar Panglima TNI dikutip dari kanal Youtube Puspen TNI, Senin (9/11/2020).

Hadi menyebut, masifnya penyebaran Covid-19 menjadi suatu bentuk serangan global yang mempunyai dampak terhadap semua lini kehidupan.

Sebab, dampak dari penyebaran Covid-19 tak hanya memukul lini kesehatan, tetapi juga terhadap perekonomian.

Dengan melihat dampak serangan Covid-19 tersebut, Panglima TNI menyadari bahwa angkatan bersenjata Tanah Air perlu memiliki satuan antiserangan biologi di masing-masing matra, yakni TNI AD, TNI AL, dan TNI AU.

Adapun satuan antiserangan biologi di tubuh TNI saat ini baru dimiliki matra TNI AD.

Panglima TNI mengatakan, dengan adanya satuan tersebut, nantinya juga bisa mengembangkan suatu sistem yang dapat menangkis ancaman biologi.

"Ke depan, kita juga bisa menghadapi ancaman biologi yang kita hadapi saat ini, adanya pandemi Covid-19, kita juga akan mengembangkan salah satu sistem untuk bisa monitor bahkan kita bisa mitigasi ancaman tersebut," kata dia.

Panglima TNI mencontohkan, armada TNI AL saat ini sudah mempunyai kapal rumah sakit.

Namun, kapal tersebut hingga kini belum mempunyai ruang isolasi untuk mengevakuasi jika terdapat prajurit yang terjangkit virus ketika tengah menjalani penugasan.

Dengan demikian, kapal-kapal TNI AL saat ini perlu mempunyai ruangan isolasi yang dilengkapi sebuah sistem.

Selain itu, lanjut Hadi, rumah sakit di seluruh Indonesia juga perlu dilengkapi ruangan isolasi khusus bagi prajurit TNI untuk mengantisipasi serangan biologi.

"Saat ini juga TNI sudah mengoperasikan satu Rumah Sakit Khusus Infeksi di Pulau Galang," kata dia.

https://nasional.kompas.com/read/2020/11/10/18351171/soal-satuan-nubika-tni-pengamat-nilai-tak-perlu-ada-di-setiap-matra

Terkini Lainnya

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke