Baleg DPR: Perbaikan Kelalaian Penulisan UU Cipta Kerja dengan Mekanisme Distribusi II

Mekanisme Distribusi II sejatinya tak diatur secara persis dalam UU UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, tetapi menurut Willy mungkin dilakukan.

"Perbaikan atas UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih dapat dilakukan dan dibolehkan," ujar Willy saat dihubungi, Senin (9/11/2020).

Dikutip dari Kompas.id, mekanisme Distribusi II didahului dengan pencabutan UU yang telanjur dipublikasikan di lembaran negara.

Selanjutnya, UU Distribusi II hasil perbaikan itu diterbitkan. Dengan demikian, tidak terjadi kebingungan di tengah masyarakat tentang UU mana yang berlaku.

Biasanya, di dalam lembaran negara akan dicantumkan tulisan ”DISTRIBUSI II” pada bagian atas kanan atau bawah kiri halaman dengan nomor UU yang tidak berubah.

Willy kemudian mengatakan, perbaikan kekeliruan pengetikan pernah terjadi sebelumnya dalam UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan UU Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung.

Kedua undang-undang tersebut kemudian diterbitkan kembali dalam Distribusi II.

"Kedua UU tersebut diperbaiki pada Distribusi II naskah resmi yang disebarluaskan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan terkait," kata Willy.

Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas sebelumnya juga mengatakan kesalahan perumusan yang ada di dalam UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 masih dapat diperbaiki.

Ia sepakat kelalaian penulisan dalam UU Cipta Kerja hanya persoalan administratif saja.

Menurutnya, perbaikan di Pasal 6 dan Pasal 175 angka 6 tidak akan mengubah substansi UU Cipta Kerja.

"Karena ini masalahnya hanya soal pengetikan menyangkut pasal rujukan. Saya kira tidak masalah dilakukan perbaikan," ujar Supratman saat dihubungi, Rabu (4/11/2020).

Supratman mengatakan, perbaikan terhadap kesalahan pengetikan pada naskah UU sudah menjadi konvensi yang meski tak tertulis, tapi tetap merupakan sebuah produk hukum.

Dilansir Harian Kompas, Jumat (6/11/2020), solusi perbaikan dengan Distribusi II mendapatkan kritik dari sejumlah ahli hukum.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember Bayu Dwi Anggono mengatakan, Distribusi II, meskipun dianggap cepat dan efisien, menimbulkan masalah baru.

Penerbitan Distribusi II tidak dikenal dan tak diatur dalam UUD 1945 ataupun UU No 12/2011 juncto UU No 15/2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Adanya sejumlah UU dan PP yang diterbitkan dengan Distribusi II pun, menurut Bayu, tidak dapat digolongkan sebagai konvensi ketatanegaraan.

Sebab, konvensi dimaknai sebagai hukum yang tumbuh dalam praktik penyelenggaraan negara untuk melengkapi hukum perundang-undangan.

"Mengingat UUD 1945 dan UU No 12/2011 telah memberikan jalan untuk memperbaiki kesalahan UU, Distribusi II tidak dibutuhkan," ujar Bayu.

Jalan perbaikan yang disediakan konstitusi dan undang-undang, antara lain, adalah pengujian UU ke Mahkamah Konstitusi (MK), dengan perppu, atau legislative review.

Penerbitan Distribusi II menunjukkan sikap permisif terhadap pengabaian asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

"Diaturnya secara ketat tahapan pembentukan UU adalah agar pembentuk UU benar-benar cermat, hati-hati, dan partisipatif dalam proses legislasi karena konsekuensinya, apabila UU telah diundangkan, tidak terbuka ruang perbaikan kembali kecuali melalui proses legislasi baru," katanya.