Bintang Mahaputera untuk Gatot Nurmantyo, Pengamat: Pemerintah Ingin Berdamai dengan Kelompok Kritis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno menilai, pemberian Bintang Mahaputera kepada mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo merupakan cara Presiden Joko Widodo dalam menunjukkan bahwa pemerintah tidak memiliki persoalan dengan kelompok yang kerap mengkritik.

Gatot merupakan salah satu petinggi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang kerap mengkritik kebijakan pemerintah. 

"Jadi ini sepertinya pemerintah ingin tunjukan kepada publik bahwa dalam banyak hal pemerintah tidak ada persoalan dengan kelompok kritis dan protes, tidak memberikan jarak psikologis lah, sehingga penghargaan semacam ini sebagai bentuk pemerintah juga berdamai dengan kelompok kritis yang terkesan nyinyir," ujar Adi saat dihubungi, Rabu (4/11/2020).

Bintang Mahaputera juga pernah diberikan Presiden Jokowi kepada mantan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah dan Fadli Zon.

Adi berharap, pemberian gelar Bintang Mahaputera tidak mengubah sikap Gatot yang selalu mengkritik kebijakan pemerintah.

"Penghargaan ini yang seharusnya membuat pak Gatot, Fadli Zon dan Fahri tetap kritis terhadap pemerintah. Apalagi Fadli Zon kan tetap mengkritik," tutur dia.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi akan memberikan gelar Bintang Mahaputera kepada Gatot sebagai mantan Panglima TNI periode 2015-2017 dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat.

Selain itu, Presiden juga akan menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada salah satu tokoh yang terlibat dalam Sumpah Pemuda, Sutan Mohammad Amin Nasution, dan Kapolri ke-1 Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo.

Penganugerahan ini rencananya akan dilakukan pada Selasa (10/11/2020) dan Rabu (11/11/2020).

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, rencana Presiden Joko Widodo menganugerahkan Gatot Numantyo gelar bintang mahaputera adalah sama seperti kepada mantan-mantan Panglima TNI sebelumnya.

Hal itu diutarakannya melalui akun Twitter-nya, @mohmahfudmd, Selasa (3/11/2020).

"Semua mantan panglima dan semua mantan menteri serta pimpinan lembaga negara yang selesai satu periode juga dapat bintang mahaputera. Itu harus diberikan tanpa pandang bulu," tulis Mahfud yang dikutip Kompas.com, Rabu (4/11/2020).

Mahfud menyebutkan, pemerintah merasa dilema. Sebab, jika tak menyematkan bintang mahaputera kepada Gatot, maka akan timbul anggapan pemerintah diskriminatif terhadap yang kritis.

Sebaliknya, jika diberikan, nantinya akan dianggap sebagai upaya pembungkaman.

Akan tetapi, Mahfud menegaskan Gatot menerima bintang mahaputera merupakan bagian dari haknya sebagai mantan orang nomor satu di angkatan bersenjata Tanah Air.

"Tapi bintang mahaputera itu hak Pak GN, seperti juga haknya Bu Susi Pujiastuti dan lain-lain," tulis dia.