Salin Artikel

Epidemiolog: Pemerintah Harusnya Hapus Cuti Bersama

Ia mengatakan, cuti bersama memicu kemunculan kerumunan lantaran masyarakat akan berbondong-bondong pergi ke luar kota untuk berwisata.

"Jadi yang penting sekarang ini 3T (tracing, testing, treatment) dan 3M (menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan). Pemerimtah 3T masyarakat 3M. Cuma kan kalau 3M kan menyangkut kebijakan pemerintah. Jadi misalnya ada cuti bersama. Lusa ini," kata Windhu saat dihubungi, Senin (26/10/2020).

"Itu kan kebijakan itu kan sebetulnya tidak sesuai dengan 3M karena itu akan memunculkan kerumunan karena orang bepergian. Sebetulnya itu kebijakan yang kontradiktif dengan pemutusan mata rantai penularan. Harusnya dibatalkan dulu dong. Kan bisa dibatalkan," kata dia.

Ia mengatakan, cuti bersama pada akhir Oktober berdasarkan surat keputusan bersama (SKB) menteri yang diteken sebelumnya sejak Mei.

Untuk itu, menurut Windhu, bisa saja SKB itu dibatalkan untuk menghapus cuti bersama sehingga masyarakat tak bepergian ke luar kota dan tan memunculkan kerumunan.

Menurut Windhu, mustahil masyarakat tak akan bepergian di masa cuti bersama. Terlebih, masyarakat yang memiliki kendaraan. Mereka dengan mudah bisa bepergian ke luar kota.

"Ini kan SKB Mei. Mungkin saja pada Mei dikiranya sudah membaik. Ternyata belum. Harusnya dibatalkan. Cuti bersama kan bisa dibatalkan. Nanti bisa dialihkan," tutur Windhu.

"Lucu juga Mendagrinya ngomong orang enggak usah pergi tapi enggak usah pergi kan ada cuti bersama, mesti pergi dong. Sekarang tol sudah bagus, pada naik mobil lewat tol. Nanti kerumunan di rest area itu tinggi," kata dia.

Sebelumnya, Ketua Bidang Data dan Teknologi Informasi Satgas Covid-19 Dewi Nur Aisyah mengatakan, mobilitas penduduk selama libur panjang di akhir Oktober 2020 akan berdampak pada peningkatan kasus Covid-19.

Dewi mengatakan, peningkatan kasus Covid-19 terjadi ketika seseorang bepergian dari satu tempat ke tempat lain sehingga potensi penularan Covid-19 menjadi meningkat.

"Intinya tetap mobilitas penduduk keluar masuk dari sebuah wilayah akan terjadi potensi (Covid-19)," kata Dewi dalam talk show BNPB bertajuk 'Covid-19 dalam Angka, Antisipasi Penyebaran Covid-19 Saat Liburan' secara virtual, Kamis (22/10/2020).

Dewi mengingatkan, wilayah DKI Jakarta dan 12 kabupaten/kota masih memiliki kasus aktif Covid-19 di atas 1.000 kasus.

Oleh karena itu, ia berharap mobilitas penduduk selama libur panjang menurun sehingga dapat menekan angka Covid-19.

"Jadi ketika mobilitas penduduk ini turun, nah ini kasusnya juga turun dengan drastis," ujar dia.

https://nasional.kompas.com/read/2020/10/26/22363511/epidemiolog-pemerintah-harusnya-hapus-cuti-bersama

Terkini Lainnya

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
Video Viral Keributan di Stasiun Manggarai, Diduga Suporter Sepak Bola

Video Viral Keributan di Stasiun Manggarai, Diduga Suporter Sepak Bola

Nasional
PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

Nasional
Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Nasional
Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Nasional
Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Nasional
Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Nasional
Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Nasional
Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Nasional
Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri 'Triumvirat' dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri "Triumvirat" dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Nasional
Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Nasional
Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke