Peluang Sandiaga Uno hingga Khofifah Dicalonkan sebagai Ketum PPP Terbentur Aturan

JAKARTA, KOMPAS.com – Jelang Muktamar IX Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada bulan Desember mendatang, sejumlah nama kandidat calon pengganti Pelaksana Tugas Ketua Umum Suharso Monoarfa mulai bermunculan. Baik dari kalangan internal maupun eksternal partai berlambang Ka’bah itu.

Beberapa nama eksternal yang mencuat di antaranya anggota Wantimpres Mardiono, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, mantan Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, hingga Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno.

Wakil Sekretaris Jenderal PPP Achmad Baidowi mengatakan, sesuai aturan internal partai, untuk dapat dicalonkan sebagai kandidat ketua umum, kandidat tersebut tak cukup hanya berstatus sebagai anggota partai yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Aggota (KTA).

“Tapi harus menjadi pengurus DPP (Dewan Pimpinan Pusat) atau DPW (Dewan Pimpinan Wilayah) selama satu periode penuh,” kata Baidowi, Senin (26/10/2020), seperti dilansir dari Tribunnews.com.

Meski demikian, ketentuan itu adalah ketentuan yang berlaku pada saat ini. Perubahan syarat pencalonan sebagai ketua umum masih dapat berubah jika pada saat Muktamar dilangsungkan dikehendaki untuk berubah.

“Namun, AD/ART juga bisa diubah di Muktamar, makanya semua tergantung muktamirin,” ungkapnya.

Meski demikian, ia mengatakan, wacana pencalonan sejumlah nama eksternal partai, seperti Sandiaga, tidak cukup serius dibahas di internal partai. Ia mensinyalir, nama Sandiaga muncul di dalam sebuah obrolan informal.

Dugaan itu dikuatkan dengan tidak adannya langkah politik yang cukup konkrit seperti yang diatur di dalam mekanisme internal partai, seperti menjadi kader partai.

Sebelumnya, Sekjen PPP Arsul Sani mengungkap sejumlah nama yang diusulkan sebagai kandidat Ketua Umum PPP. Selain eksternal, dari internal nama yang mencuat yaitu petahana dan kader senior PPP Ahmad Muqowam.

Arsul menyatakan, munculnya nama-nama di luar PPP menunjukkan bahwa Muktamar partai berbasis pada tradisi demokrasi yang baik. Oleh karena itu, seluruh aspirasi dan usulan calon ketua umum terbuka untuk disampaikan.

Namun demikian, untuk bisa dicalonkan sebagai ketua umum, harus memenuhi syarat yaitu pernah menjabat sebagai pengurus DPP PPP minimal satu periode.

“Di AD/ART PPP memang dipersyaratkan siapapun yang menjadi Ketum PPP pernah terlebih dahulu selama satu periode duduk di kepengurusan DPP PPP,” ucapnya.

Muktamar IX PPP rencananya akan digelar di Makassar, Sulawesi Selatan pada pertengahan Desember 2020. Sulawesi Selatan dipilih karena menjadi salah satu lumbung suara PPP.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul "Bagaimana Peluang Sandiaga Uno Jadi Ketua Umum PPP? Ini Penjelasan Wasekjen"