Menko PMK: Pandemi Covid-19 Memaksa Digitalisasi Sekolah Dipercepat

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, kondisi pandemi Covid-19 telah memaksa digitalisasi sekolah dilakukan lebih cepat.

Muhadjir mengatakan, rencana digitalisasi sekolah sudah dirancang pemerintah untuk beberapa tahun ke depan. Namun, pandemi justru membuat realisasinya lebih cepat.

“Meski target secara kualitatif hasil pendidikan di Indonesia masih harus dikoreksi, namun kondisi pandemi telah memaksa digitalisasi sekolah berjalan lebih cepat," ujar Muhadjir dikutip dari siaran pers Kemenko PMK, Senin (26/10/2020).

Muhadjir mengatakan, percepatan digitalisasi sekolah dengan menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) tersebut merupakan upaya pemerintah dalam menjawab tantangan pandemi Covid-19.

Selama masa pandemi, sekolah yang mengharuskan anak-anak berkumpul di suatu ruangan rentan menjadi klaster penularan Covid-19.

"Inovasi seperti ini bisa menjadi batu loncatan bagi kita untuk mewujudkan negara Indonesia yang lebih maju,” kata Muhadjir.

Menurut mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini, percepatan digitalisasi di sektor pendidikan sekaligus memberi kesempatan bagi pemerintah untuk mewujudkan target Indonesia Emas pada 2045.

Apalagi Indonesia diprediksi akan menghadapi bonus demografi dengan jumlah usia produktif yang mendominasi.

"Ingat, kalau kita gagal memanfaatkan momentum bonus demografi, yang kita panen bukan bonus tapi malapetaka demografi. Jadi hikmah yang ada sekarang harus kita manfaatkan betul," ucap dia.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengajukan anggaran Rp 1,49 triliun untuk program digitalisasi sekolah. Program tersebut menjadi salah satu kegiatan prioritas merdeka belajar Kemendikbud untuk tahun anggaran 2021.

"Ini adalah program kita untuk bisa di daerah manapun mendapatkan akses konten kurikulum yang baik, mendapatkan akses konten pengajaran, konten pelatihan, dan akses kepada data dan berbagai macam bantuan layanan melalui digital," kata Nadiem dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR, Kamis (3/9/2020).

Program digitalisasi sekolah itu terdiri atas empat kegiatan. Pertama, penguatan platform digital dengan anggaran Rp 109,85 miliar.

Kedua, konten pembelajaran di program TVRI dengan anggaran Rp 132 miliar. Ketiga, bahan belajar dan model media pendidikan digital dengan anggaran Rp 74,02 miliar.

"Jadi kurikulum yang tadinya hanya offline bisa available juga dan lebih interaktif di online," ucap Nadiem.

Keempat, penyediaan sarana pendidikan (peralatan TIK) dengan anggaran Rp 1,175 triliun.

Nadiem mengatakan, anggaran yang cukup besar ini untuk pengadaan unit laptop bagi guru dan siswa menghadapi uji asesmen kompetensi yang direncanakan Kemendikbud berlangsung tahun depan.

"Laptop-laptop untuk mengantisipasi asesmen kompetensi tahun depan dan juga untuk memberikan TIK yang layak bagi guru-guru dan anak-anak," kata dia.

"Ini adalah kemerdekaan bagi sekolah-sekolah mengakses informasi yang sama, menutup kesenjangan antara yang punya dan tidak punya, serta meningkatkan mutu dan kualitas dengan meningkatkan akses kolaborasi," kata Nadiem.