Salin Artikel

Epidemiolog Dorong Tes Covid-19 di Daerah Pilkada Ditingkatkan

Sebab, setiap tahapan pilkada, pasti akan menghimpun banyak orang sehingga terjadi kerumunan dan berpotensi menjadi wadah penularan.

"Jadi menghimpun orang, walaupun itu (menerapkan) protokol kesehatan, tetapi akan ada risiko, risiko ini yang sulit dijaga kalau sudah berkerumun," kata Pandu dalam diskusi virtual bertajuk bertajuk 'Meninjau Kesiapan Pilkada di Tengah Pandemi', Jumat (23/10/2020).

Pandu mengatakan, kerumuman tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah dalam menekan angka Covid-19 selama Pilkada 2020.

Ia pun menyarankan agar pemerintah meningkatkan pelaksanaan tes Covid-19 di daerah-daerah peserta pilkada.

"Kita bisa mendorong kepada pemerintah untuk meningkatkan testing di daerah pilkada. Bulan November ini kita ada waktu 30 hari untuk meningkatkan testing," ujar dia.

Pandu menjelaskan, jika pemerintah kesulitan melakukan tes Covid-19 melalui metode real time polymerase chain reaction (PCR), maka bisa dengan tes antigen yang relatif lebih cepat.

"Kenapa test antigen penting? Karena dalam waktu 1-2 jam sudah keluar hasilnya, sehingga kita bisa berkumpul dalam masyarakat yang relatif lebih aman, membuat tidak ada lagi paslon, petugas KPU, bawaslu yang sedang melaksanakan tugas mulia harus terinfeksi," ucap dia.

Lebih lanjut, Pandu mengatakan, upaya menekan angka Covid-19 tidak hanya dengan meningkatkan tes, tetapi disertai dengan edukasi terhadap masyarakat tentang pentingnya menerapkan protokol kesehatan.

"Karena eduaksi adalah tulang punggung dalam mengatasinya, masyarakat diajak di sini akan jadi momentum yang baik," pungkas dia.

https://nasional.kompas.com/read/2020/10/23/11574761/epidemiolog-dorong-tes-covid-19-di-daerah-pilkada-ditingkatkan

Terkini Lainnya

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Nasional
PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Nasional
Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Nasional
Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke