Satgas Covid-19: Pemilu Berbagai Negara Perlu Dijadikan Pembelajaran untuk Pilkada

Salah satunya, soal pelaksanaan pemilu di salah satu negara bagian di Malaysia yang menyebabkan lonjakan kasus Covid-19.

"Pengalaman-pengalaman dari beberapa negara yang sudah melakukan pemilihan umum perlu dijadikan pembelajaran," ujar Wiku dalam keterangan tertulisnya kepada Kompas.com, Kamis (22/10/2020).

"Khususnya (pembelajaran untuk) Indonesia yang baru hendak melakukan pilkada pada Desember mendatang," kata Wiku.

Berkaca dari kejadian di Malaysia, Wiku mengingatkan ada ketidakpatuhan satu atau dua orang terhadap protokol kesehatan.

Namun, ketidakpatuhan itu berdampak besar terhadap kenaikan kasus Covid-19 di negara itu.

Untuk mengantisipasi hal yang sama terjadi di Indonesia, Satgas Covid-19 melakukan koordinasi kepada pihak penyelenggara yaitu KPU pusat dan daerah untuk membangun komitmen patuh terhadap protokol kesehatan pada tiap tahapan pemilihannya.

"Kami juga meminta kepada Bawaslu untuk melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pasangan calon yang melanggar protokol kesehatan dalam kegiatan kampanye dengan tetap berpedoman kepada PKPU Nomor 13 Tahun 2020," kata Wiku.

Saat ditanya apakah Satgas juga akan ikut mengawasi atau melakukan antisipasi saat hari H pemungutan suara, Wiku menyatakan akan melihat perkembangan kondisi terlebih dulu.

"Kita lihat perkembangan nanti ya," tuturnya.

Diberitakan, otoritas kesehatan Malaysia melaporkan 871 kasus baru infeksi Covid-19 pada Minggu (18/10/2020).

Jumlah ini melebihi rekor kasus harian pada hari sebelumnya, dengan 869 kasus baru harian.

Banyaknya kasus baru harian ini, menjadi yang tertinggi sejak pandemi virus corona pertama kali melanda Malaysia pada Januari 2020.

Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin mengungkapkan, pemilu di Negara Bagian Sabah menjadi salah satu faktor penyebab lonjakan kasus virus corona baru di Malaysia.

"Saya akui, kampanye pemilu di Sabah adalah salah satu penyebab meningkatnya kasus Covid-19. Tapi, pemilu negara bagian harus berlangsung setelah kepala negara Sabah membubarkan majelis negara bagian pada 30 Juli," kata dia, Selasa (6/10), seperti dikutip Channel News Asia.

Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri) Safrizal mengatakan, masih ada pelanggaran protokol kesehatan dalam tahapan kampanye Pilkada 2020.

Pelanggaran itu terjadi saat kampanye dengan metode pertemuan terbatas.

Dari laporan yang ada, pertemuan terbatas tatap muka adalah kegiatan yang paling banyak dilakukan oleh paslon peserta Pilkada 2020.

Artinya, metode kampanye secara daring belum jadi pilihan utama para kontestan pilkada walau dorongan untuk itu terus digaungkan.

"Dari angka-angka statistik yang kita peroleh ternyata metode pertemuan terbatas dan tatap muka merupakan metode yang paling banyak digunakan," tutur Safrizal sebagaimana dikutip dari siaran pers di laman Kemendagri, Sabtu (17/10/2020).

"Ini harus jadi perhatian bersama. Karena dalam pertemuan tatap muka ini, mungkin saja itu bisa memicu kerumunan. Ini yang harus diantisipasi," kata dia.