Pilkada Diharapkan Menghasilkan Pemimpin yang Wakili Rakyat, Bukan Parpol

Untuk mewujudkan hal itu, diharapkan isu-isu yang diangkat dalam kampanye meliputi persoalan-persoalan yang ada di tengah rakyat.

"Isu-isu kampanye itu marilah kita setting dalam kerangka desain demokratisasi seperti apa, sehingga begitu terpilih siapapun menjadi kepala daerah itu betul-betul merupakan kepala daerah yang represent of the people," kata Busyro dalam sebuah diskusi, Rabu (21/10/2020).

"Bukan of the parpol atau koalisi parpol, tetapi betul-betul menjadi cermin dari masyarakat, dari rakyat," tuturnya.

Busyro mencontohkan, persoalan-persoalan yang dekat dengan rakyat itu misalnya yang memiliki korelasi dengan kebijakan RT, RW, tata ruang, hingga agraria.

Isu ini dinilai penting mengingat tata ruang di daerah tidak pernah lepas dari incaran kekuatan-kekuatan modal.

Semestinya, calon kepala daerah yang kelak terpilih bisa menyusun kebijakan yang dapat dimanfaatkan dan dinikmati oleh rakyat.

"Apalagi UU Omnibus Law yang baru itu ada karakter sentralisme pada pusat sehingga daerah-daerah mengalami keterbatasan," ujar Busyro.

Isu kampanye lain yang bisa diangkat ke publik, lanjut Busyro, yang berkaitan dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Busyro menyebut, kebijakan terkait APBD seharusnya bisa berlandaskan pada pemberdayaan masyarakat sipil seperti kalangan petani hingga nelayan.

Para calon kepala daerah pun diminta memikirkan mekanisme APBD yang berdasar pada kepentingan rakyat.

"Lalu bagaimana dengan mekanisme APBD yang betul-betul based on the people itu seperti apa? Bagaimana kalau di suatu pemerintahan itu kepala daerahnya yang terpilih justru satu suara dengan DPR yang terpilih karena ada partai pemenang yang mutlak?," ujar Busyro.

Busyro mengatakan, Pilkada merupakan aktivitas demokrasi yang seharusnya juga menghasilkan demokrasitasi pada sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan masyarakat sipil.

Ia berharap, Pilkada tidak hanya sekadar menjadi ajang pemilihan rutin untuk menghasilkan kepala-kepala daerah yang merepresentasikan partai politik saja.

"Kalau sekedar Pilkada mungkin kita sudah rutin begitu, walaupun itu juga masih menyisakan masalah-masalah yang justru dengan masalah-masalah itu kita memiliki kepedulian untuk mencari solusinya," kata dia.

Untuk diketahui, Pilkada Serentak 2020 digelar di 270 wilayah di Indonesia, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Masa kampanye berlangsung selama 71 hari, dimulai sejak 26 September dan berakhir 5 Desember 2020.

Sementara, hari pemungutan suara Pilkada rencananya akan dilaksanakan secara serentak pada 9 Desember.