Salin Artikel

Wilayah Risiko Penularan Covid-19 Bertambah, Satgas: Banyak Pemda Merasa di Zona Nyaman

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah daerah diminta untuk memperbaiki kualitas penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 di wilayah masing-masing. Menyusul meningkatnya jumlah wilayah yang masuk ke dalam zona sedang penularan virus corona.

Data Satuan Tugas Penanganan Covid-19 menunjukkan, ada 35 wilayah kabupaten/kota yang statusnya berubah dari zona hijau atau tidak ada kasus/tidak terdampak dan zona kuning atau risiko rendah, menjadi zona oranye atau risiko sedang per 18 Oktober 2020.

Penambahan tersebut mengakibatkan saat ini terdapat 344 wilayah kabupaten/kota yang masuk ke dalam zona oranye.

Menurut Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito, adanya peningkatan jumlah wilayah yang masuk ke dalam zona risiko penularan sedang, menjadi indikasi bahwa penerapan protokol kesehatan mulai mengendur. Tak hanya dari sisi masyarakat, tetapi juga pemerintah daerah dalam menerapkan sanksi kepada para pelanggar protokol kesehatan.

“Kami mengharapkan pemda keluar dari zona nyaman ini dan bekerja lebih keras lagi agar keluar dari zona risiko sedang atau oranye dan berpindah ke zona kuning maupun hijau,” kata Wiku saat menyampaikan keterangan melalui kanal YouTube Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Selasa (20/10/2020).

Ke-35 wilayah kabupaten/kota itu tersebar di 15 provinsi yaitu Aceh, Sumatera Utara, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

Kemudian, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara dan Papua.

Wiku menegaskan, pemda memiliki peran penting untuk memastikan penerapan protokol kesehatan berjalan sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh pemerintah. Hal itu untuk mengantisipasi terjadinya penularan kasus Covid-19 yang lebih luas di masyarakat.

“Perpindahan ke zona risiko yang lebih tinggi adalah tanda-tanda bahwa pemda dan masyarakat merasa terlalu nyaman dan mulai melupakan pentingnya upaya pencegahan Covid-19,” ucapnya.

Pada Selasa, Satgas mencatat adanya penambahan 3.602 kasus positif Covid-19 baru di seluruh wilayah Indonesia. Hal itu mengakibatkan akumulasi kasus positif Covid-19 saat ini mencapai 368.842 orang.

Dari jumlah tersebut, 293.653 pasien telah dinyatakan sembuh. Sedangkan 12.734 orang dilaporkan meninggal dunia.

https://nasional.kompas.com/read/2020/10/21/14554101/wilayah-risiko-penularan-covid-19-bertambah-satgas-banyak-pemda-merasa-di

Terkini Lainnya

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

Nasional
KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

Nasional
Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut, Meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut, Meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Nasional
Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

Nasional
Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral saya Marahi

Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral saya Marahi

Nasional
MPR Akan Temui Prabowo-Gibran Bicara Masalah Kebangsaan

MPR Akan Temui Prabowo-Gibran Bicara Masalah Kebangsaan

Nasional
Hakim Fahzal Hendri Pimpin Sidang Dugaan Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh

Hakim Fahzal Hendri Pimpin Sidang Dugaan Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke