Pemerintah Klaim UU Cipta Kerja Perkuat Pelaku UMKM

Hal tersebut disampaikan Ma'ruf dalam acara peluncuran program Pelatihan Digitalisasi Pemasaran dan Manajemen Produk Halal Bagi UMKM secara daring, Selasa (20/10/2020).

"Rancangan UU Cipta Kerja yang telah disahkan DPR RI tanggal 5 Oktober 2020, pemerintah juga memberikan pemihakan yang besar untuk kemudahan, perlindungan, pemberdayaan koperasi dan UMKM," kata dia.

Ma'ruf mengatakan, pengembangan UMKM juga merupakan salah satu fokus yang dilakukan dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.

Sebab, kata dia, UMKM juga merupakan bagian dari rantai nilai industri halal global.

Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengeluarkan kebijakan seperti penyederhanaan dan percepatan proses perizinan serta menfasilitasi UMK untuk mendapatkan sertifikasi halal.

Hal senada disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Ia mengatakan, UU Cipta Kerja akan lebih memperkuat UMKM di Tanah Air.

Dalam UU tersebut, kata dia, pemerintah memberi keberpihakan, perlindungan, dan pemberdayaan kepada para pelaku UMKM.

"Untuk mendukung penguatan UMKM pemerintah memberi keberpihakan dan perlindungan, pemberdayaan dalam UU Cipta Kerja," ujar Airlangga.

Airlangga mengatakan, melalui UU Cipta Kerja, UMKM dan koperasi mendapatkan beberapa manfaat.

Antara lain, kemudahan bagi usaha menengah yang bermitra kepada UMKM, insentif fiskal dan pembiayaan untuk pengembangan serta pemberdayaan UMKM.

Kemudian, prioritas produk dan jasa dalam pengadaan program pemerintah, dan kemitraan UMK untuk fasilitas publik serta kemudahan mendirikan koperasi berbasis syariah yang dapat didirikan minimum 9 orang.

"Komitmen pemerintah (penguatan UMKM) juga diwujudkan dalam penyederhanaan percepatan proses perizinan, biaya sertifikasi halal UMKM yang dibiayai pemerintah, produk-produk tertentu yang ditentukan badan penyelenggara jaminan produk halal (BPJH)," kata dia.

Melalui UU Cipta Kerja pula, kata dia, kemudahan melalui penetapan kehalalan produk dapat dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) di provinsi dan Majelis Permusyawaratan Ulama di Aceh yang dilakukan dalam sidang fatwa halal.

Termasuk, perluasan lembaga pemeriksa halal yang dilakukan dengan melibatkan organisasi masyarakat perguruan tinggi dan perguruan tinggi di bawah lembaga keagamaan atau yayasan Islam.