Setahun Jokowi-Ma'ruf, Pemerintah Diminta Lebih Mendengar Suara Rakyat

JAKARTA, KOMPAS.com - Guru Besar Hukum Tata Negara (HTN) Universitas Parahyangan, Asep Warlan Yusuf menilai, pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat ini terkesan abai dengan suara rakyat.

Menurutnya, berbagai kebijakan negara, seperti pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja, ditentukan tanpa partisipasi publik. Ia pun mendorong agar Presiden dapat menerima kritik dan membuka ruang dialog.

Hal ini ia sampaikan sebagai catatan satu tahun kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf yang jatuh tepat hari ini.

"Penting betul presiden mengubah strategi komunikasi publiknya agar lebih mendengarkan apa yang disuarakan masyarakat, tokoh, ormas-ormas, dan sebagainya," kata Asep saat dihubungi, Selasa (20/10/2020).

Asep berpendapat, saat ini Jokowi sibuk mengejar target pemerintahan, khususnya di bidang ekonomi dan investasi. Namun, Asep menilai, Jokowi telah salah mengambil jalan ketika justru meminggirkan pelibatan publik.

"Setuju bahwa ekonomi penting, tapi mereka salah jalan, salah paradigma, dan salah kerja mereka (misalnya) membuat UU di bidang perekonomian. Jadi memakai jalan pintas," ujarnya.

Situasi ini kemudian diperburuk dengan sikap DPR yang selalu sepakat dengan pemerintah. Pasalnya, tujuh dari sembilan fraksi di DPR merupakan partai pendukung pemerintah.

Asep mengatakan, semestinya DPR mampu melahirkan proses kritis terhadap jalannya roda pemerintahan.

"Sayangnya posisi DPR lemah. Jadi tidak ada kontrol efektif dari DPR sehingga lahir UU yang menuai polemik," kata dia.

Pada akhirnya, pemerintah dan DPR kompak mengabaikan suara publik dalam proses pembentukan undang-undang.

Ia pun mendorong agar DPR memprioritaskan produk legislasi yang memang betul-betul dibutuhkan dan diinginkan masyarakat.

"Mereka bisa membuat, misalnya, ALMA, aspirative legislation making act. Itu harus dibuat, jadi jelas bahwa mereka memiliki komitmen yang bagus, membuat UU yang aspiratif sehingga masyarakat melihat iktikad baik," ujar Asep.

Selain itu, Asep mengingatkan bahwa target ekonomi bukan segalanya.

Menurut dia, Presiden tidak perlu terus-terusan bicara soal ekonomi atau investasi yang justru dapat menimbulkan kecurigaan dari masyarakat. Ia mengatakan, saat ini yang perlu dibangun pemerintah adalah kepercayaan publik.

"Bangun kepercayaan publik, jadi jangan selalu bicara ekonomi atau investasi terhambat. Orang akan berpikir bahwa pemerintah bisa diarahkan kepentingan asing atau investor, bukan atas kepentingan rakyat," ucap Asep.

"Jadi ubah dengan mengatakan bahwa pemerintah tidak dalam posisi ditekan siapapun dan tidak mengarah pada kepentingan investor atau asing," tuturnya.