Komnas HAM Minta Aparat Hentikan Kekerasan terhadap Masyarakat Desa Pubabu

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Beka Ulung Hapsara mendesak aparat kepolisian mengusut kasus dugaan penganiayaan yang dialami oleh sejumlah perempuan di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Peristiwa itu terjadi saat bentrok antara warga dan petugas di lahan sengketa, Desa Pubabu-Besipae, Kabupaten Timor Tengah Selatan.

“Kami meminta kepada kepolisian untuk menghentikan, artinya menghentikan ini kan juga terserah kepada kepolisian untuk memproses secara hukum,” kata Beka ketika dihubungi Kompas.com, Jumat (16/10/2020).

“Prinsipnya siapapun yang bersalah ya harus diproses hukum,” tutur dia.

Komnas HAM pun mengecam keras atas kekerasan yang dilakukan aparat dan melayangkan surat protes kepada Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat.

Melalui surat itu, kata Beka, Komnas HAM meminta gubernur untuk menghentikan serta mencegah kekerasan antarkelompok masyarakat.

“Kami mengecam keras kekerasan yang dilakukan oleh aparat Pemprov NTT, dan kami sudah mengirimkan surat protes secara resmi kepada gubernur NTT,” tuturnya.

Menurut Beka, Komnas HAM pernah menangani sengketa lahan di daerah tersebut dan telah mengeluarkan rekomendasi bagi Pemprov NTT. Surat rekomendasi diberikan pada 3 September 2020.

Namun, Komnas HAM belum mendapat tanggapan dari Pemprov NTT atas rekomendasi itu.

Rekomendasi Komnas HAM antara lain, meminta pengukuran ulang dan penetapan lahan, menyediakan ruang dialog, serta memberi ruang kepada pihak gereja untuk memfasilitasi mediasi.

Kemudian, Komnas HAM juga meminta Pemprov NTT menjabarkan langkah yang sudah dilakukan untuk menangani sengketa lahan.

“Kami juga meminta informasi langkah-langkah apa yang sudah dilakukan oleh Pemprov NTT untuk menjalankan rekomendasi Komnas,” tutur Beka.

Diberitakan, video penganiayaan Damaris, seorang ibu rumah tangga, dan remaja perempuan bernama Novi (15) saat bentrok antara warga dengan aparat di NTT viral di media sosial.

Bentrokan terjadi pada Rabu (14/10/2020) sekitar pukul 12.00 WITA.

Saat dikonfimasi, tokoh masyarakat Desa Pubabu Niko Manoe membenarkan penganiayaan tersebut.

Ia mengatakan kejadian tersebut berawal dari lahan sengketa di wilayah Desa Pubabu. Saat kejadian, petugas Satpol PP dan Dinas Peternakan Provinsi NTT melakukan kegiatan di lahan sengketa.

“Benar, ada kejadian itu, seperti video yang beredar di media sosial. Kejadian bermula sekitar jam 12.00 WITA, siang tadi hingga akhirnya ada tindakan represif dari pihak pemerintah provinsi kepada warga kami,” kata Niko saat dihubungi, Rabu (14/10/2020).

Warga kemudian menolak kedatangan petugas karena tak boleh ada kegiatan di lahan sengketa.

Menurut Niko, tak hanya Damaris dan Novi yang mendapatkan perlakuan seperti itu. Ada beberapa perempuan lain yang diduga mendapatkan perlakuan yang sama.

“Beberapa warga kami perempuan yang terluka. Ada ibu yang dicekik di leher hingga masih ada luka yang membekas,” ungkapnya.

Sementara, Plt Badan Pendapatan dan Aset Daerah Welly Rohi Mone membantah telah melakukan kekerasan pada warga.

Bahkan, ia mengklaim anak buahnya menjadi korban karena mengalami memar di bagian kepala. Ia mengaku telah melaporkan dugaan penganiayaan tersebut ke Polsek Amanuban Selatan.

“Ini baru selesai visum. Kami sudah buat laporan, karena staf saya alami penganiayaan,” tutur dia.