Salin Artikel

Firli Beberkan Capaian Penertiban Aset Kerja Sama KPK dan Pemda

Firli mengatakan, KPK telah mendampingi pemerintah daerah melakukan penertiban aset terhadap 502 aset dengan total nilai lebih dari Rp 700 miliar.

"Kita juga telah melakukan penertiban aset dengan jumlah 502 aset dengan nilai Rp 763.987.703.421," kata Firli dalam acara webinar bertajuk 'Pemanfaatan Teknologi Digital dalam Pencegahan Korupsi di Sektor Perizinan dan Tata Niaga', Selasa (13/10/2020).

Firli mengungkapkan, angka tertinggi dicapai oleh Pemda Jawa Timur dengan nilai aset yang ditertibkan sebesar Rp 309 miliar disusul Pemda Bali dengan nilai Rp 139 miliar.

Firli mengatakan, angka tersebut didapat dari data pelaporan yang masuk dalam sistem jaga.id hingga 30 September 2020 lalu.

"Artinya adalah data ini adalah data riil, bukan data yang kami buat sendiri tetapi ini adalah sumbangsih kerja keras dan andil besar rekan-rekan dari gubernur, bupati, dan kepala daerah termasuk wali kota," ujar Firli.

Selain itu, Firli juga mengungkapkan bahwa setidaknya ada 367 prasarana dan fasilitas umum yang telah ditertibkan.

"Setidaknya 367 prasarana umum yang kita tertibkan dengan nilai kurang lebih Rp 6.986.229.362.125," kata Firli.

Firli mengatakan, angka tertinggi diperoleh Pemda Sulawesi Utara dengan nilai Rp 4,4 triliun diikuti Pemda Jawa Tengah senilai Rp 1,3 triliun.

Firli menuturkan, pencapaian-pencapaian di atas menunjukkan bahwa strategi pencegahan korupsi tidak bisa hanya dilakukan oleh KPK melainkan juga perlu dukungan dari kementerian/lembaga serta pemerintah daerah.

"Tentulah sumbangsih tenaga pikiran usaha keras kita sama-sama untuk menyelamatkan aset sehingga tidak terjadi kerugian negara dan tentu juga bisa membantu pertumbuhan ekonomi," kata Firli. 

https://nasional.kompas.com/read/2020/10/13/11414901/firli-beberkan-capaian-penertiban-aset-kerja-sama-kpk-dan-pemda

Terkini Lainnya

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta Rest Area Diperbanyak

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta Rest Area Diperbanyak

Nasional
Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Nasional
Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta agar Bebas

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta agar Bebas

Nasional
Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Nasional
Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke