Salin Artikel

Targetkan 12 Juta Penerima di Desember, Wapres Sebut Sisa Bansos UMKM Dilanjutkan 2021

Ma'ruf Amin mengatakan, untuk tahap pertama pemerintah telah menyalurkan bantuan yang dikhususkan kepada pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) tersebut kepada 9,16 juta UMKM pada September 2020.

Tahap kedua, yakni bulan Desember rencananya akan ada 12 hingga 15 juta UMKM yang menerima bantuan tersebut.

"Anggaran yang disediakan pemerintah memang untuk 15 juta UMKM sebesar Rp 36,2 triliun. Tapi sekarang baru sampai 9,16 juta pada September, jadi Desember mungkin 12 juta dan sisanya akan dilanjutkan tahun 2021," kata Ma'ruf di acara "Indonesia Bicara", Rabu (7/10/2020).

Ma'ruf mengatakan, dalam bansos tersebut, setiap pengusaha UMKM mendapatkan bantuan sebesar Rp 2,4 juta dalam satu kali pemberian.

Adapun kriteria UMKM yang akan mendapatkan bantuan tersebut adalah pelaku UMKM yang tidak sedang menerima pembiayaan perbankan, dan tidak sedang menerima kredit usaha rakyat (KUR).

Mereka juga harus memiliki nomor induk usaha mikro, dan bukan aparatur sipil negara (ASN), TNI/Polri, pegawai BUMN/BUMD.

"Ini beberapa karena bantuan-bantuan lain berbagai program untuk UMKM ada selain yang itu," kata dia. 

Antara lain, bantuan subsidi bunga bagi nasabah KUR sebesar 6 persen selama sembilan bulan dari April-Desember.

Kemudian, program subsidi bunga bagi nasabah non-KUR, sebesar 6 persen selama tiga bulan dari Mei-Juli dan subsidi bunga 3 persen selama tiga bulan dari Agustus-Oktober.

Adapula program subisidi KUR super mikro, yaitu program pembiayaan yang maksimal plafonnya Rp 10 juta.

"Kriteria tambahannya adalah pekerja yang kena PHK yang memperoleh subsidi KUR super mikro, begitupun ibu rumah tangga yang punya usaha produktif," ucap dia.

https://nasional.kompas.com/read/2020/10/07/15333851/targetkan-12-juta-penerima-di-desember-wapres-sebut-sisa-bansos-umkm

Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke