Prabowo-Luhut Ditunjuk Jokowi Atasi Pangan dan Kesehatan, Sipil Dianggap Lemah?

Presiden Joko Widodo menunjuk Prabowo menjadi leading sector proyek lumbung pangan dan Luhut menjadi Wakil Ketua Komite Kebijakan Pengendalian Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Menurut Fahmi, penunjukan pejabat berlatar belakang militer tersebut dapat melahirkan anggapan pejabat sipil lemah.

"Di satu sisi citra aktor-aktor berlatar belakang militer kian menguat, di sisi lain sipil bisa dianggap lemah dan gagal," ujar Fahmi kepada Kompas.com, Senin (28/9/2020).

Idealnya, kata dia, Luhut bisa fokus menangani bidang di kementeriannya.

Sebab, kedaulatan dan investasi bukan urusan remeh-temeh yang bisa dikerjakan tanpa perhatian besar.

Begitu juga dengan peran Prabowo dalam menangani lumbung pangan.

Fahmi menyatakan, kendati cadangan pangan sangat penting, namun hal itu bukan menjadi leading sector Kementerian Pertahanan.

"Jadi, biarkan lembaga lain yang lebih kompeten yang mengurus. Cukup beri saran dan masukan jika perlu," kata Fahmi.

Fahmi mengkhawatirkan penunjukan pejabat berlatarbelakang militer akan terus diterapkan seiring menguatnya dukungan publik.

Peluang itu bisa terjadi, baik secara personal maupun kelembagaan yang tak mempunyai relevansi dengan latar belakangnya di dunia kemiliteran.

Menurutnya, peluang itu terjadi karena faktor peran militer di masa lalu yang dianggap mempunyai identitas dan pengetahuan lebih.

Padahal, ketika reformasi bergulir, salah satu agenda penting yang dilakukan adalah mengembalikan dan memperkuat militer sesuai peran dan fungsi pokoknya.

"Sayangnya, itu bukan hal mudah dan kemudian belakangan bergerak ke arah yang salah," terang Fahmi.

"Alih-alih mengendalikan, kekuasaan sipil justru terjebak pada inferioritas mereka menghadapi superioritas dan mitos-mitos kepahlawanan dan kepeloporan yang dibangun sekian lama," jelas Fahmi.

Jokowi sendiri menugaskan Luhut untuk memimpin penanganan Covid-19 di sembilan provinsi dengan angka penularan dan kematian yang tinggi.

Kesembilan provinsi itu ialah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Papua.

Sementara, Prabowo akan mengurus proyek food estate atau lumbung pangan di dua titik.

Dua lokasi itu meliputi Kalimantan Tengah, food estate akan dibangun di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulau Pisau.

Kemudian di Sumatera Utara, food estate dibangun di Kabupaten Humbang Hasundutan.