AJI dan Warga Papua Gugat Pasal soal Pemblokiran di UU ITE

Berdasarkan dokumen permohonan yang diunggah di laman MK RI pada Kamis (23/9/2020), diketahui bahwa pemohon mempersoalkan Pasal 40 Ayat (2b) UU ITE.

Pasal tersebut berbunyi: "Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum".

Pemohon menilai, kewenangan untuk menafsirkan sebuah informasi dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan melanggar hukum berada di wilayah hakim, bukan pemerintah.

Kewenangan hakim terkait hal ini diatur melalui Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Oleh karenanya, menurut pemohon, dengan berlakunya Pasal 40 Ayat (2b) UU ITE, pemerintah memiliki kewenangan yang terlalu luas.

Pemerintah juga dinilai telah mengambil kewenangan pengadilan dalam menegakkan hukum dan keadilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus atas tafsir dari informasi dan atau dokumen elektronik yang melanggar hukum.

"Bahwa wewenang pemerintah untuk melakukan pemutusan akses adalah bentuk dari pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan informasi," bunyi petikan dokumen permohonan pemohon.

"Hal tersebut adalah sebagai bentuk membatasi penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh pemerintah," lanjut pemohon.

Tidak hanya itu, menurut pemohon, berlakunya Pasal 40 Ayat (2b) UU ITE telah menimbulkan ketidakpastian hukum.

Kewenangan yang dimiliki pemerintah tersebut juga dianggap menyulitkan publik untuk menerima dan menyampaikan informasi dalam rangka berpartisipasi mengawasi pemerintah.

"Bahwa sumir dan tidak jelasnya ukuran informasi dan atau dokumen elektronik pasal a quo yang dianggap melanggar hukum tersebut akan memberikan sebuah kewenangan absolut kepada pemerintah untuk mengontrol dan memonopoli akses informasi," bunyi petikan permohonan pemohon lagi.

Atas alasan-alasan tersebut, pemohon meminta supaya MK menyatakan Pasal 40 Ayat (2b) dinyatakan bertentangan dengan konstitusi sepanjang "muatan hukum yang melanggar" tidak dimaknai sebagai "berdasar putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap".