Salin Artikel

Soal Anggota Ombudsman yang Protes karena Dapat Bantuan Kuota, Ini Penjelasan Kemendikbud

Naim mengatakan, sebagian kebijakan Kemendikbud selama program Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) adalah memberikan kuota internet gratis kepada mahasiswa.

Oleh karena itu, kata Naim, mahasiswa S3 aktif juga menerima bantuan kuota internet.

"Termasuk anggota itu Ombudsman itu ya, karena beliau mahasiswa S3 di salah satu perguruan tinggi ya mendapat (kuota internet). Aneh kalau tidak mendapat. Karena policy-nya begitu," kata Naim dalam rapat dengan Komisi X DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/9/2020).

Awalnya, dalam rapat tersebut, Wakil Ketua Komisi X Fikri Faqih meminta penjelasan Kemendikbud terkait pembagian bantuan kuota internet.

Fikri juga meminta penjelasan terkait kabar bahwa ada anggota Ombudsman sekaligus mahasiswa S3 mendapatkan bantuan kuota internet.

"Kemudian tadi sudah disinggung ini Komisi 10 fungsi kontrol seperti apa pada pembagian kuota. Saya kira perlu dijelaskan apakah sudah sesuai juknis atau tidak, dan ada anggota Ombudsman yang dapat kuota internet," kata Fikri.

Diberitakan sebelumnya, Anggota Ombudsman RI Alvin Lie menyebut, sebagian penerima bantuan kuota pulsa gratis internet dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dianggap tidak tepat sasaran. 

Alvin Lie mengaku kaget saat mendapati SMS notifikasi kalau dirinya mendapatkan bantuan pulsa Kemendikbud di ponselnya. SMS tersebut masuk pada dini hari tadi.

"Bahwa nomor saya sudah mendapatkan kuota internet, bantuan dari Kemendikbud. SMS tersebut masuk pada dini hari jam 1, saya kira tidak etis memasukkan SMS pada jam 1 pagi," kata Alvin Lie dikonfirmasi Kompas.com, Selasa (22/9/2020).

Dia mengakui bahwa saat ini ia tengah menempuh pendidikan S3 sehingga nomornya didaftarkan oleh kampusnya tanpa sepengetahuan dirinya.

Namun, menurut dia, sedianya Kemendikbud mengecek kembali apakah mahasiswa yang diberi bantuan itu benar-benar membutuhkan atau tidak.

"Yang saya soroti bantuan ini sebetulnya ditujukan pada siapa? Kalau pun mahasiswa S3 mendapatkan seharusnya kan dicek dulu, apakah masih aktif atau memerlukan atau tidak. Rasa-rasanya mahasiswa S3 kaya saya enggak perlulah diberikan bantuan kuota internet," kata dia lagi.

Dia heran kenapa mahasiswa S3 pun masih mendapatkan bantuan pulsa, padahal masih banyak guru maupun siswa yang membutuhan paket internet.

"Ini kan kuota internet untuk membantu mereka yang masih muda dan belum bekerja, kalau mahasiswa S2 dan S3 ini kan umumnya sudah pada bekerja. Sudah berpenghasilan," kata Alvin Lie.

Dia juga menyoroti sistem verifikasi yang dilakukan Kemendikbud untuk mendata siapa saja yang berhak menerima bantuan pulsa.

https://nasional.kompas.com/read/2020/09/23/22073401/soal-anggota-ombudsman-yang-protes-karena-dapat-bantuan-kuota-ini-penjelasan

Terkini Lainnya

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

Nasional
KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke