Sebab, menurut dia, kehadiran Kepala Negara sangat diperlukan di tengah gejala lemahnya kinerja dan sinergi antarkementerian dalam penanganan pandemi Covid-19.
"Jika diperlukan, (presiden) dapat mengambil alih dan memimpin langsung (penanganan pandemi Covid-19) agar lebih efektif, terarah dan maksimal," kata Mu'ti dalam konferensi persnya, Senin (21/9/2020).
PP Muhammadiyah menilai, pemerintah pusat dan daerah sudah bekerja keras untuk menangani pandemi Covid-19.
Namun, usaha tersebut belum menunjukkan hasil yang maksimal.
"Meski demikian, kerja dan kinerja pemerintah pusat dan pemerintah daerah beserta seluruh jajaran belum menunjukkan hasil yang maksimal," ujar dia.
Menurut PP Muhammadiyah, selain masalah Covid-19 yang kompleks, ada beberapa hal yang harus perbaiki dan ditingkatkan oleh pemerintah.
Terutama yang harus ditingkatkan dan diperbaiki adalah koordinasi antarinstansi dan komunikasi publik.
"Lemahnya koordinasi dan komunikasi menimbulkan kegaduhan politik yang trivial dan kontraproduktif," ungkap dia.
Mu'ti juga mengatakan, PP Muhammadiyah prihatin dengan semakin banyaknya korban yang meninggal dunia akibat Covid-19. Termasuk korban meninggal dari kalangan tenaga kesehatan.
"Pimpinan Pusat Muhammadiyah sangat prihatin dan khawatir dengan keadaan tersebut," ucap dia.
Sebelumnya diberitakan, pandemi Covid-19 di Indonesia sudah berjalan lebih dari enam bulan, tetapi hingga saat ini belum ada tanda-tanda pemerintah sudah berhasil mengendalikan penularan virus corona.
Berdasarkan data yang masuk hingga Minggu (20/9/2020) pukul 12.00 WIB, dalam sehari masih terdapat penambahan pasien Covid-19 dalam jumlah cukup tinggi, nyaris 4.000 orang.
Terdapat penambahan 3.989 kasus baru Covid-19, sehingga total kasusnya mencapai 244.676 orang.
Total kasus itu terhitung sejak diumumkannya pasien pertama Covid-19 pada 2 Maret 2020.
https://nasional.kompas.com/read/2020/09/21/14551191/pp-muhammadiyah-presiden-bisa-pimpin-langsung-penanganan-covid-19