Ketua KPK Minta Tambahan Anggaran Rp 825 Miliar, Mau Perbanyak Penyuluh Antikorupsi

Firli menjelaskan, anggaran itu akan dimanfaatkan untuk memperbanyak penyuluh antikorupsi dan ahli pembangun integritas di seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah provinsi serta kabupaten/kota.

"Tambahan anggaran 2021 nanti kurang lebih Rp 825 miliar dan itu akan kami gunakan untuk membangun budaya antikorupsi dengan memperbanyak penyuluh antikorupsi dan ahli pembangun integritas," kata Firli dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR, Senin (14/9/2020).

Penyuluh antikorupsi dan ahli pembangun integritas ini disebut Firli merupakan bagian dari program kerja KPK untuk mengedepankan pendidikan antikorupsi dan sosialisasi pencegahan korupsi.

Ia menyebutkan, hingga saat ini baru ada 827 penyuluh antikorupsi dan 28 ahli pembangun integritas di seluruh Indonesia.

"Karena kita paham korupsi itu disebabkan kurangnya integritas. Kami berharap dan terus bekerja untuk membangun ahli pembangun integritas di seluruh kementerian/lembaga," ujarnya.

Secara keseluruhan, pagu indikatif tahun 2021 untuk KPK yaitu sebesar Rp 1,05 triliun. Menurut Firli, usulan tambahan anggaran Rp 825 miliar dari KPK itu kecil saja.

Sebab, dalam enam bulan terakhir, Firli mengklaim KPK telah berhasil menyelamatkan keuangan negara hingga Rp 90,5 triliun.

"Enam bulan terakhir, semester 2020 di bidang pencegahan, KPK telah menyelamatkan keuangan negara kurang lebih Rp 10,4 triliun dan menambah pendapatan daerah melalui program peningkatan pendapatan asli daerah kurang lebih Rp 80,1 triliun. Artinya dalam enam bulan KPK menghasilkan Rp 90,5 triliun," tuturnya.

"Jadi kalau kami minta hanya Rp 1,8 triliun, kelihatan impas. Kira-kira beitu. Karena lebih banyak uang yang kami selamatkan daripada yang kami minta," tambah Firli.

Komisi III DPR menyetujui usulan penambahan anggaran KPK. Selanjutnya, Komisi III akan membawanya dalam rapat Badan Anggaran.

"Dapat menerima pagu anggaran KPK tahun 2021 sebesar Rp 1,05 triliun serta usulan tambahan yang diajukan sebesar Rp 825 miliar," kata Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni.