Pilkada 2020 di Tengah Pandemi, LSI Ungkap Potensi Penurunan Pemilih

Hal ini disebabkan masih banyak pemilih yang enggan datang ke TPS karena situasi pandemi Covid-19 saat ini.

"Katakan ada sekitar 20-46 persen masyarakat yang enggan atau kemungkinan besar tidak mau datang ke TPS, itu artinya potensi penurunan partisipasi," kata Djayadi dalam diskusi daring "Pilkada dan Konsolidasi Demokrasi Lokal", Sabtu (5/9/2020).

Angka tersebut didapatkan LSI setelah melakukan survei mengenai Pilkada 2020 di belasan daerah yang mengikuti pilkada.

Namun, dalam kesempatan itu Djayadi tidak menjelaskan secara rinci soal metode dan responden survei.

Djayadi menjelaskan, tingat partisipasi Pilkada 2018 yaitu sebanyak 73,42 persen.

Menurut dia, penurunan partisipasi secara tajam tentu akan menimbulkan pertanyaan.

"Tentu secara politik menjadi pertanyaan kalau pilkada ini terlalu tajam penurunan partisipasinya. Bukan karena pemilih tidak mau ke TPS, tapi karena pemilih punya ketakutan datang ke TPS akibat pandemi," ujarnya.

Persoalan lain yang dicatat LSI dalam pelaksanaan pilkada pada 9 Desember, yaitu tentang kampanye para pasangan calon kepala daerah.

Di masa pandemi ini, petahana memiliki keleluasaan untuk tampil di publik.

Sementara itu, kampanye daring yang akan dijalani paslon lainnya terkendala menjangkau masyarakat yang tidak punya akses internet.

"Kampanye daring sulit menjangkau pemilih tanpa akses internet, itu bagaimana caranya pemilih tanpa akses internet punya kesempatan dapat sosialisasi tanpa menimbulkan masalah dari sisi kesehatan," kata Djayadi.

Ia sendiri mengaku khawatir penyelenggaraan Pilkada 2020 menjadi klaster baru penularan Covid-19.

Djayadi berharap penyelenggara pemilu dapat mendisplinkan proses pelaksanaan pilkada secara agar berlangsung aman dan tertib.

"Saat melihat pendaftaran hari pertama, kekhawatiran saya itu makin meningkat bahwa pilkada bisa jadi super spreader Covid-19, jadi klaster baru Covid-19," ujarnya.

"Mungkin yang dikontrol langsung penyelanggara bisa disiplinkan, seperti proses di TPS. Tapi kampanye siapa yang bisa menjamin?" kata Djayadi Hanan.