Salin Artikel

Perubahan Batas Usia Minimum Hakim Konstitusi Dinilai Tak Beralasan

Peneliti Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas Hemi Lavour menyatakan, tidak ada korelasi antara usia dengan kebijaksanaan seseorang untuk menjadi hakim konstitusi.

"Alasan-alasan bahwa orang yang lebih tua adalah orang yang lebih bijaksana dalam mengambil keputusan serta orang yang telah selesai dengan urusan dunianya sebenarnya pandangan ini kan sebuah pandangan yang keliru," kata Hemi dalam konferensi pers, Jumat (28/8/2020).

Hemi melanjutkan, tingkat pemahaman soal permasalahan hukum bagi seseorang juga tidak bisa diukur dengan umur orang tersebut.

Menurut dia, ketentuan tersebut dapat menjegal orang-orang yang sebetulnya layak menjadi hakim konstitusi namun masih belum cukup umur.

"Akan menutup ruang bagi orang-orang yang memiliki kapasitas namun tidak memenuhi syarat umur sehingga ruang yang dapat diisi menjadi lebih sedikit bagi orang-orang yang ingin menjadi hakim konstitusi," ujar dia.

Senada, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana menilai usia yang lebih tua tidak menjamin hakim konstitusi mempunyai integritas.

"Kita mengetahui bersama beberapa waktu lalu ada dua hakim konstitusi yg terlibat praktik korupsi yang saya rasa usianya juga dapat dikategorikan tua," kata Kurnia.

Kurnia pun mendesak Pemerintah dan DPR untuk menjelaskan alasan logis terkait perubahan batas minimum usia hakim konstitusi tersebut.

"Praktik seperti ini dengan menjelaskan umur saja tanpa ada alasan yang jelas, jika di masa yang akan datang terus menerus dilakukan maka ini tidak sehat bagi akal publik," kata dia.

Ketentuan terkait syarat-syarat menjadi hakim konstitusi diatur Pasal 15 Ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 24 ahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Salah satu syaratnya adalah berusia paling rendah 47 tahun dan paling tinggi 65 tahun pada saat pengangkatan.

Ketentuan tersebut diubah melalui RUU MK yang kini menyatakan syarat menjadi hakim konstitusi berusia paling rendah 60 tahun tanpa mencantumkan batas usia maksimal.

https://nasional.kompas.com/read/2020/08/28/14070861/perubahan-batas-usia-minimum-hakim-konstitusi-dinilai-tak-beralasan

Terkini Lainnya

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke