Salin Artikel

Kasus Covid-19 Tinggi, IDI Ingatkan Bukan Saat yang Tepat Buka Bioskop

JAKARTA, KOMPAS.com - Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mengingatkan pemerintah agar mengkaji secara matang rencana pengoperasian kembali bioskop di pusat-pusat perbelanjaan di wilayah DKI Jakarta.

Pasalnya, pembukaan bioskop dikhawatirkan justru hanya akan memunculkan klaster penyebaran Covid-19 baru di tengah upaya pengendalian Covid-19 oleh pemerintah.

Ketua Satuan Tugas Covid-19 IDI Zubairi Djoerban mengatakan, saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk memulai kegiatan operasional bioskop.

Sebab, penambahan kasus positif Covid-19 di Indonesia masih cukup tinggi.

"Boro-boro menurun, kita sekarang masih banyak kan. Kemarin itu 2.300-an lebih (bertambahnya)," kata Zubairi kepada Kompas.com, Kamis (27/8/2020).

Berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan Covid-19, akumulasi kasus terkonfirmasi positif Covid-19 mencapai 162.884 kasus per 27 Agustus. Jumlah ini bertambah 2.719 kasus dibandingkan sehari sebelumnya.

Wilayah DKI yang menurut rencana akan menjadi provinsi pertama yang membuka bioskop, mencatat penambahan 760 kasus dalam sehari. Sehingga, akumulasi kasus positif Covid-19 di DKI Jakarta mencapai 36.213 kasus.

Zubairi berpendapat, motif ekonomi lebih kental terasa, alih-alih peningkatan imunitas kesehatan masyarakat di dalam wacana pembukaan bioskop ini.

Sebab, bila tujuan utama pemerintah adalah untuk meningkatkan imunitas yang diperoleh dengan cara menonton film, sebenarnya ada cara lain untuk mendapatkan imunitas tersebut.

"Olahraga minimal 150 menit per minggu, artinya 30 menit per hari atau satu jam per hari itu berarti tiga kali seminggu diimbangi dengan pola makan, konsumsi sayur dan buah-buahan," ucapnya.

Namun, jika pemerintah bersikeras menjadikan kebahagiaan sebagai salah satu cara meningkatkan imunitas, maka ada pilihan lain bagi masyarakat dalam menonton, yaitu dengan mengakses platform penyedia layanan film daring.

Dengan demikian masyarakat tidak perlu datang ke bioskop untuk mencari kebahagiaan sehingga imunitas mereka meningkat.

Potensi penularan tinggi

Zubairi sepakat bahwa menonton film memang akan meningkatkan kebahagiaan masyarakat. Namun, perasaan senang yang dialami belum tentu akan meningkatkan imunitas tubuh.

Selain itu, tidak ada jaminan bahwa perasaan senang dapat mencegah seseorang dari tertular virus corona.

"Malah menonton bioskop itu bisa meningkatkan potensi penularan," kata dia.

Ruangan bioskop yang tertutup dan bersuhu dingin dikhawatirkan justru akan mempercepat penularan virus corona.

Sekalipun, pemerintah berencana mengatur operasionalisasi bioskop dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat, seperti membatasi jumlah penonton di dalam satu ruangan dan menerapkan jarak antar penonton.

Zubairi pun mengingatkan pemerintah agar belajar dari pengalaman sebelumnya ketika melonggarkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dengan membuka kembali perkantoran.

Meski ada protokol kesehatan yang membatasi jumlah karyawan yang boleh masuk kantor, pada kenyataannya tidak sedikit perkantoran yang justru menjadi klaster penyebaran Covid-19.

Dinas Kesehatan DKI Jakarta pada akhir Juli lalu mencatat paling tidak terdapat 68 perkantoran di DKI Jakarta yang menjadi klaster penyebaran Covid-19.

Terbaru, klaster penyebaran Covid-19 diketahui berada di pabrik LG yang berada di kawasan MM 2000 Industri Cikarang, Bekasi. Tak kurang dari 242 orang dinyatakan positif Covid-19 setelah satu orang meninggal dunia akibat Covid-19 pada 19 Agustus lalu.

Demi ekonomi

Oleh karena itu, Zubairi berpendapat bahwa pembukaan bioskop lebih didasari pada motif ekonomi dibandingkan faktor kesehatan semata.

Ia menjelaskan, penutupan bioskop sebagai ekses dari pandemi Covid-19, tak hanya berdampak pada bisnis bioskop itu sendiri, melainkan juga industri perfilman secara menyeluruh.

Dampak ini tak hanya dirasakan di dalam negeri, melainkan juga di luar negeri.

"Coba saja masukkan kata 'cinema', 'covid', 'wiki' di Google, di sana akan keluar datanya. Ternyata itu bisnis billion dollar. Sekarang itu ruginya banyak," ucapnya.

Di Indonesia sendiri, bioskop, pusat perbelanjaan, dan sejumlah fasilitas publik lainnya, sudah berhenti beroperasi sejak April 2020.

Namun secara bertahap, pemerintah akhirnya mengevaluasi dan melonggarkan kebijakan PSBB pada Mei 2020. Akibatnya, pusat perbelanjaan sudah dapat beroperasi pada pertengahan Juni 2020.

Namun demikian, hal itu belum berlaku untuk bioskop. Bioskop masih tutup hingga saat ini. Itu berarti paling tidak sudah empat bulan bioskop tidak beroperasi.

Meski begitu, Zubairi mengingatkan, agar rencana pembukaan bioskop ditunda untuk sementara waktu agar laju pertumbuhan Covid-19 di Indonesia dapat terkendali dengan baik.

"Lebih baik mencegah, daripada mengobati," kata dia.

Penundaan ini, imbuh dia, sebaiknya dilakukan hingga pemerintah telah benar-benar telah memiliki vaksin yang teruji ampuh dapat mencegah penularan Covid-19 dan memulai program vaksinasi untuk masyarakat.

https://nasional.kompas.com/read/2020/08/27/18303661/kasus-covid-19-tinggi-idi-ingatkan-bukan-saat-yang-tepat-buka-bioskop

Terkini Lainnya

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke