Salin Artikel

Megawati Sindir Kader yang Marah Tak Diberi Rekomendasi Maju Pilkada 2020

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri menyindir kader partai yang marah kepada dirinya, karena tak diberi rekomendasi maju pada Pilkada 2020.

Sindirian itu ia sampaikan dalam pidatonya di program Sekolah Partai angkatan ke-2 secara virtual, Rabu (26/8/2020).

"Ada di Medan dia masuk kader PDI-P, urusan rekomendasi itu otoritas saya. Saya dipilih kongres partai, kongres ini memberikan hak prerogatif saya," kata Megawati.

"Ada orang enggak direkomendasikan terus ngamuk, katanya kader partai. Terus saya pecat. Lho, orang saya yang punya hak prerogatif," sambungnya.

Kendati demikian, Megawati tak menyebutkan nama kader yang marah karena tak diberikan rekomendasi.

Ia mengatakan, kader yang tidak mendapatkan rekomendasi Pilkada 2020 tak perlu sakit hati. Megawati meminta para kader terus berjuang dan menunjukkan hasil kerja yang baik.

"Mau marah sama saya boleh tapi pribadi. Kalau ketum enggak bisa. Itu adalah hak saya," ucapnya.

Lebih lanjut, Megawati menekankan, rekomendasi hanya diberikan kepada kader yang memang layak untuk diberikan kepercayaan untuk memenangkan Pilkada 2020.

"Ketika ada waktu kedua kali, saya enggak susah-susah kalau saya lihat keberhasilannya. Hendy Anas, Risma saya kasih dua kali (rekomendasi), tentunya melalui pengerucutan. Tolong diingat ini, untuk apa kalian jadi bupati walikota, kan melayani rakyat," pungkasnya.

Untuk diketahui, Pelaksana Tugas Wali Kota Medan Akhyar Nasution dipecat dari keanggotaan partai.

Akhyar dipecat setelah diketahui bergabung dengan Partai Demokrat untuk maju Pilkada Medan 2020.

Dikutip dari Tribunnews Batam, Selasa (11/8/2020), pemecatan Akhyar tertuang dalam Surat Keputusan DPP PDI-P Nomor 29-A/KPTS-DPD/DPP/VIII/2020 tentang Penyesuaian Struktur dan Komposisi Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Sumatera Utara Masa Bakti 2019-2024.

Surat tersebut bertanggal 1 Agustus 2020.

Wakil Ketua Bidang Komunikasi Politik DPD PDI-P Sumut, Aswan Jaya, membenarkan surat pemecatan itu.

"Iya. Beliau sudah tidak bersama PDI-P lagi baik dari kepengurusan atau dari keanggotaan," ujar Aswan, Sabtu (8/8/2020).

https://nasional.kompas.com/read/2020/08/26/16504341/megawati-sindir-kader-yang-marah-tak-diberi-rekomendasi-maju-pilkada-2020

Terkini Lainnya

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

Nasional
Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Nasional
Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Nasional
Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Nasional
PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke